Analisis Pencopotan Purbaya dari Kursi Menkeu, Begini Kata Pengamat

Jakarta: Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan disebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakannya merotasi ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengamat politik Adi Prayitno menilai terdapat sejumlah catatan kinerja yang ikut menjadi pertimbangan pergantian Purbaya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adi mengatakan kebijakan perombakan sekitar 350 pejabat Kementerian Keuangan memang disebut Purbaya sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotannya. Namun, menurut Adi, persoalannya lebih luas.

"Bagi saya tidak sederhana itu sebenarnya. Kalau kita mau lihat indikasi ekonomi rata-rata secara umum misalnya soal daya beli masyarakat secara umum itu kan per hari ini banyak sekali yang mengeluhkan," kata Adi dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa 16 September 2026. 

Adi menilai pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5,6 persen belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang menurutnya menjadi bagian dari catatan terhadap kinerja Menteri Keuangan.

"Pak Purbaya itu tidak dianggap mampu mengontrol bagaimana kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang dinilai terlampau boros dan kemudian dalam praktiknya ada penyimpangan misalnya seperti MBG, itu kan juga dianggap menjadi bagian tanggung jawab dari Menteri Keuangan," ujarnya.

Catatan lain muncul dari sisi konsolidasi internal Kementerian Keuangan. Adi menilai sejumlah kebijakan Purbaya sulit dipahami dan diterjemahkan oleh jajaran di bawahnya.

"Banyak sekali misalnya kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu agak kurang dipahami dan agak sulit untuk diimplementasikan oleh eselon-eselon di bawah kementerian," kata Adi.

Menurut Adi, persoalan tersebut membuat pergantian Purbaya tidak bisa hanya dikaitkan dengan rotasi ratusan pejabat.

"Jadi bukan sederhana misalnya merombak jajaran yang ada di Menteri Keuangan. Saya melihatnya justru ini semua dari sekian begitu banyak indikasi kinerja-kinerja yang sebenarnya Pak Purbaya itu dianggap tidak perform," ujarnya.

Adi juga menyoroti komunikasi Purbaya dengan pemerintah daerah. Ia menyebut APKASI sempat menyampaikan catatan terkait komunikasi mengenai pemangkasan dana daerah.

"Memang faktor komunikasi politiknya yang dinilai tidak terlampau baik-baik saja. Saya kira bukan hanya dengan Pramono Anung, tapi dengan sejumlah kepala daerah memang Pak Purbaya itu kan ada indikasi ketegangan-ketegangan," kata Adi.

Pernyataan Purbaya di ruang publik juga dinilai berpengaruh terhadap sentimen pasar. Adi menilai Menteri Keuangan seharusnya memberikan rasa aman melalui komunikasi yang lebih terukur.

"Menteri Keuangan itu mestinya memberikan rasa aman, statement-statement yang cukup kondusif terutama dengan mitra-mitra kerjanya," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menilai pergantian Purbaya berkaitan dengan kebutuhan menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung cepat.

"Kalau kita melihat secara jujur saya katakan tadi makanya kan ada perubahan secara perubahan ekonomi dan kemudian kebutuhan Menteri Keuangan yang lebih cocok," kata Wihadi.

Wihadi menilai Purbaya memang sempat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi masih terdapat persoalan pada hubungan fiskal dan moneter.

"Ya sebenarnya apa yang dilakukan Pak Purbaya selama satu tahun itu memang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tapi di satu sisi juga banyak hal yang kita lihat di capital market. Hubungan fiskal dan moneter juga yang masih kemarin yang masih saling tarik-menarik, dan ini kan menunjukkan memang justru inilah situasi perekonomian tidak dilakukan dengan koordinasi dengan baik tetapi justru saling menyalahkan," kata Wihadi.

Menurut Wihadi, kondisi tersebut membuat pemerintah membutuhkan sosok yang mampu menjaga APBN tetap efektif dan menopang perekonomian.

"APBN ini harus benar-benar efektif, APBN ini harus benar-benar berguna bagi masyarakat," ujarnya.

Wihadi menilai Suahasil Nazara memiliki pengalaman yang sesuai untuk menghadapi kebutuhan tersebut.

"Pak Suahasil sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Beliau sangat-sangat paham terhadap masalah APBN," kata Wihadi.

Adi pun mengatakan pekerjaan rumah Suahasil bukan hanya memperbaiki komunikasi, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga kebijakan terhadap UMKM tetap kondusif.

"PR substansinya ke depan adalah soal bagaimana misalnya meningkatkan daya beli masyarakat kita di tengah gonjang-ganjing situasi ekonomi. Termasuk soal bagaimana terkait dengan kebijakan terkait dengan UMKM, jangan sampai misalnya ada pajak yang dinilai terlampau memberatkan," ujarnya.