Isu Politisasi Bansos Demi Kepentingan Pilpres Kian Menguat

Bantuan sosial (bansos) ibarat penuh aksi akrobatik. Anggaran yang dialokasikan negara untuk membantu rakyat miskin itu kerap naik menjelang Pemilu. Kendati jumlah angka kemiskinan menurut data statistik menurun, lalu gelontoran bansos juga akan turun setelah Pemilu usai.

Pada pemilu 2009 lalu belanja bansos melesat 27,83% jelang pesta demokrasi digelar. Kala itu calon petahana, Susilo Bambang Yudhoyono, sukses memenangi pilpres satu putaran. Setahun setelahnya realisasi belanja bantuan sosial langsung turun menjadi 6,77%. 

Lalu pada 2013 belanja bansos naik 21,85%. Pada 2014 juga masih naik 6,27%. Namun setelah Pemilu berlalu pada 2015, belanja bansos turun menjadi 0,79%.

Pada 2018, belanja bansos melesat kembali sebesar 52,5?n di 2019 masih naik 33,39%. Kala itu Jokowi sebagai petahana menang di Pilpres 2019. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bansos digelontorkan karena APBN digunakan pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat. 

"Kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara. Di mana sumbernya juga disetujui DPR dan penggunaannya juga disetujui DPR," ujar Menkeu Sri Mulyani, Rabu, 31 Januari 2024.
 

Baca juga: Pembagian Bansos Tanpa Dihadiri Mensos Adalah Penyalahgunaan

Namun angka ini lebih tinggi dibandingkan anggaran bansos pada pandemi covid 2021 dan 2022 lalu. Di mana angkanya dibawah Rp470 triliun.

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan menilai pembagian bansos sebetulnya sah-sah saja diberikan, namun lantaran dilakukan di tahun politik maka tak menutup kemungkinan adanya politisasi.

"Semestinya pemberian bansos bisa saja menunggu jadwal Pemilu kita selesai, mungkin setelah Pemilu baru diberikan. Atau bisa juga ketika bansos diberikan tidak diberikan langsung oleh Presiden ataupun oleh menteri-menteri dalam kapasitasnya sebagai orang yang terlibat di dalam tim pemenangan pasangan calon tertentu," jelas Devi.

Bansos sejatinya diperuntukkan untuk rakyat miskin dan sudah semestinya tidak dimanfaatkan demi kepentingan sepihak, apalagi untuk mendongkrak elektoral.