Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menekankan pentingnya mewujudkan sistem penegakan hukum yang terintegrasi dan berintegritas dalam merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberatan hukuman bagi koruptor. Hal ini bertujuan agar keputusan pengadilan terhadap koruptor tidak melukai rasa keadilan masyarakat.
Nasir Djamil menjelaskan, saat ini penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara terintegrasi. Ia menggaris bawahi perlunya implementasi Integrated Criminal Justice System.
"Proses hukum kita belum terintegrasi dengan baik. Masing-masing lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, masih menjalankan fungsi serta kewenangannya secara terpisah," ujar Nasir seperti dikutip dari
Headline News Metro TV, Kamis 2 Januari 2024.
Menurut Nasir, penegakan hukum yang terintegrasi berarti seluruh proses, mulai dari penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga keputusan pengadilan, harus saling bersinergi dan tidak berdiri sendiri. Hal ini harus diimbangi dengan integritas yang tinggi pada setiap tahap agar hasil akhirnya memenuhi rasa
keadilan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa untuk mewujudkan keinginan
Presiden Prabowo, sistem penegakan hukum yang terintegrasi harus menjadi prioritas.
"Penegakan hukum yang terintegrasi dan berintegritas ini akan menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga diharapkan oleh masyarakat luas," tambahnya.
(Zein Zahiratul Fauziyyah)
Streaming