Selisih Data Manifes KMP Mutiara Sentosa 2 Jadi Sorotan

Dugaan ketidaksesuaian data manifes penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 menjadi sorotan setelah kebakaran kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar. Temuan tersebut dinilai menyulitkan proses pendataan korban dan kembali memunculkan persoalan akurasi manifes dalam kecelakaan kapal di Indonesia.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan berdasarkan data sementara terdapat selisih dua penumpang yang belum terverifikasi. Namun, ia menegaskan jumlah tersebut masih bersifat dinamis karena proses pendataan dan koordinasi dengan pihak operator kapal masih berlangsung.

"Sesuai dengan data bahwa penumpang itu 236, dan kemudian terevakuasi 234. Sehingga masih ada selisih dua. Secara matematis masih ada dua korban yang belum ditemukan. Akan tetapi ini merupakan data yang dinamis, yang artinya bisa sewaktu-waktu berubah, karena kami juga masih berkoordinasi dan menggali informasi dengan owner kapalnya," ujar Nanang Sigit dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa, 4 Agustus 2026.

Persoalan manifes penumpang disebut bukan kali pertama terjadi dalam kecelakaan kapal di Indonesia. Ketidakakuratan data penumpang kerap menjadi kendala dalam proses pencarian korban, identifikasi, hingga penentuan jumlah penumpang yang sebenarnya berada di atas kapal.

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah akan mengevaluasi operator KMP Mutiara Sentosa 2 setelah hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) rampung.

"Kita akan evaluasi, tapi yang paling penting kita akan lihat dulu sebab-sebabnya yang kita harus dapatkan dari KNKT. Ini juga akan menjadi lesson learned buat kita untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut. Terhadap perusahaan kita akan terus melakukan evaluasi melihat dari data yang ada kalau sudah dua kali kejadian," kata Dudy.

Pemerintah menyatakan hasil investigasi KNKT akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi kepada operator kapal apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur keselamatan pelayaran.