Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam seminggu bagi para pekerja. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Pemerintah memproyeksikan kebijakan ini mampu menghemat konsumsi BBM nasional sebesar 20%. Selain penghematan energi, kebijakan ini diyakini tidak akan mengganggu produktivitas industri nasional dan justru menjadi bagian dari optimalisasi kinerja pemerintah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa Jumat dipilih menjadi hari yang paling potensial untuk diterapkan sebagai hari WFH, mengingat posisinya sebagai hari terakhir dalam pekan kerja.
WFH Bisa Hemat APBN Hingga Rp10 Triliun
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita memberikan perhitungan terkait dampak ekonomi dari kebijakan ini. Berdasarkan estimasi rata-rata konsumsi BBM nasional pada 2025 yang mencapai 232.414 kiloliter (KL) per hari, penerapan WFH satu hari dalam sepekan selama 52 minggu diprediksi mampu menghemat total 2.417.136,8 KL BBM dalam setahun.
Jika dihitung dari selisih harga minyak pasar dengan subsidi BBM yang diperkirakan sebesar Rp4.000 per liter, maka potensi penghematan anggaran pemerintah bisa mencapai angka Rp10 triliun. Angka ini sangat krusial bagi APBN 2026.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam sejumlah program strategis. Pemprov DKI akan menyesuaikan kebijakan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) dengan aturan yang tengah disiapkan pemerintah pusat. Implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI.
"Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya(Peraturan Menteri) segera dikeluarkan untuk pengaturan itu," jelas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Pengecualian bagi Sejumlah Sektor
Meski wacana ini terus bergulir, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan berlaku secara menyeluruh. Sektor-sektor yang membutuhkan operasional terus-menerus, seperti pabrik dan industri manufaktur, tetap akan beroperasi normal. Begitu pula dengan kantor pelayanan publik yang dipastikan akan tetap buka demi melayani kebutuhan masyarakat, tanpa sistem WFH.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menambahkan bahwa kebijakan ini juga menjadi momentum untuk menekan pemborosan anggaran perjalanan dinas dan rapat tatap muka yang tidak perlu. Namun, ia menyarankan agar implementasi WFH tetap mempertimbangkan jenis pekerjaan yang memang memungkinkan untuk dilakukan jarak jauh.
Tantangan dan Dampak Penerapan WFH
Terlepas dari semua itu, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. WFH 1 hari seminggu bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor jasa, perdagangan ritel dan transportasi. Operator transportasi publik, seperti MRT Jakarta, sangat tergantung pada ridership harian pada hari kerja. Jika penumpang berkurang, pendapatan MRT dan layanan transportasi lainnya, yang pada gilirannya mempengaruhi layanan publik dan lapangan kerja di sektor tersebut.
Kebijakan ini memang menjanjikan penghematan besar, tapi harus diimbangi dengan strategi mitigasi dampak pada sektor yang paling terdampak. Mengurangi konsumsi BBM tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mengurangi emisi karbon sejalan dengan komitmen Indonesia pada agenda hijau.
Namun keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada pemilihan harian tepat, koordinasi antar instansi dan kesiapan infrastruktur digital, untuk mendukung produktivitas kerja dari rumah.
Streaming