Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol di Istana Dinilai Langgar Etika

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng menyebut, pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketum parpol di Istana pada 2 Mei 2023 melanggar etika. 

"Kalau itu jelas melanggar etika (pertemuan dilakukan di Istana)," kata Andi di Primetime News Metro TV, Rabu (11/5/2023). 

Istana sebagai tempat kepala negara, kata Andi, seharusnya tidak menjadi wadah pertemuan politik.

"Kalau dia (seharusnya) melakukan pertemuan-pertemuan partisan itu tempatnya di luar, seperti kita waktu dulu ada sekretariat gabungan ada kantornya," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi justru menyebut Jokowi tidak melanggar etika hanya karena mengundang ketum parpol ke Istana. 

"Tidak ada yang dilanggar oleh Pak Presiden Jokowi ketika mengadakan pertemuan di Istana dengan mengundang ketua umum partai politik Koalisi Pemerintahan," kata Viva. 

Pertemuan itu dipandang negatif karena komentar bombastis publik yang menyebabkan tafsir politik menjadi destruktif. Ia mengatakan pertemuan kepala negara dengan partai koalisi bukan hanya dilakukan Jokowi. Pada masa pemerintahan SBY, pertemuan semacam itu pernah diadakan di Istana Negara.

"Pertemuan antara presiden dengan partai koalisi bukan hanya dilakukan Pak Jokowi saja. Saat pemerintahan Pak SBY, coba dicek, itu juga pernah dilakukan di Istana Negara dengan adanya sekretariat gabungan," tuturnya. 

Menurutnya, pertemuan itu hanya bagian dari proses politik meski salah satu partai di Koalisi Pemerintahan tak diundang. 

"Kenapa itu dipersoalkan (salah satu partai tidak diundang), pada zaman Pak SBY yang PKS tidak diundang juga kok tidak dipersoalkan. PKS juga tidak diundang pada waktu itu di setgab. Jadi, ini biasa saja gitu loh," ujarnya sambil tertawa. 

Ia menyebut pertemuan itu hanya membahas tugas dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Presiden sebagai kepalanya, ingin membuat pemilu luber jurdil.