Aliansi Buruh Geruduk Balai Kota, Tuntut UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja Buruh se-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2025). Massa mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari Rp5,3 juta pada tahun 2025 menjadi Rp6 juta pada tahun 2026.

Menurut massa aksi, penyesuaian UMP adalah kebutuhan mutlak agar daya beli pekerja tidak tergerus oleh inflasi. Mereka menyatakan upah adalah instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan serta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Selain kenaikan UMP, massa juga menuntut dua hal lain. Pertama, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta minimal 5% di atas UMP, yang disesuaikan dengan karakteristik dan faktor risiko industri.
 

Baca juga: Seleksi CPNS Kemenkeu 2026 Jadi Berita Terpopuler Ekonomi Kemarin

Kedua, mereka mendesak revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah. Massa meminta agar upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih ditetapkan minimal 5% di atas UMP atau UMSP.

Dalam orasinya, Korwil KSBSI DKI Jakarta, Bambang mengancam akan bertahan dan mengerahkan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terkait upah dan sistem pemagangan. 

"Kami dari serikat pekerja dan serikat buruh DKI Jakarta meminta upah yang layak, bukan sekadar menaikkan (angka) lalu selesai," seru Bambang.

"Masih banyak (pekerja) di DKI Jakarta (menerima) upah di bawah (minimum), ke mana pemerintah? Masih banyak pemagangan, ke mana pemerintah? Ini fakta," tegasnya.

(Shandayu Ardyan Nitona Putrahia Zebua)