Pelantikan lima staf khusus Menteri Pertahanan pekan ini menuai pergunjingan publik. Apalagi salah satu yang dilantik adalah selebritas yang populer dengan nama panggung Deddy Corbuzier.
Banyak yang mencibir pelantikan ini, di tengah program pemangkasan anggaran belanja negara. Ketua Badan Anggaran DPR bahkan meminta eksekutif menghentikan penambahan staf khusus.
Kemhan sempat disebut masuk daftar 17 kementerian dan lembaga negara yang lolos dari pemangkasan anggaran. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pekan ini terungkap anggaran Kemhan ikut kena pangkas Rp27 triliun.
Pemangkasan dilakukan pada belanja barang dan modal. Salah satu yang berpotensi terdampak adalah alokasi anggaran alutsista. Selain alutsista pemangkasan anggaraan juga berpotensi membuat pembangunan asrama prajurit terbengkalai
Pemangkasan anggaran belanja pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi anggaran ditargetkan menghasilkan ruang fiskal hingga Rp306 triliun. Pemerintah memang tengah butuh anggaran jumbo untuk mewujudkan program prioritas 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto.
- Makan Bergizi Gratis, awalnya MBG diberi alokasi Rp71 triliun
- Pembangunan lumbung pangan dengan alokasi Rp15 triliun
- Renovasi 22.000 sekolah dengan alokasi Rp20 triliun
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan alokasi Rp3,2 triliun
- Pemberatasan TBC dengan alokasi Rp8 triliun
- Membangun rumah sakit lengkap di daerah dengan alokasi Rp1,8 triliun
- Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan alokasi Rp4 triliun
MBG belakangan minta tambahan anggaran Rp100 triliun pada tahun ini untuk mendongkrak jumlah penerima, dari 15 juta menjadi 83 juta orang. Begitu pula permintaan anggaran CKG yang naik dari Rp3,2 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Setali tiga uang, anggaran pembangunan lumbung pangan juga minta naik dari Rp15 triliun menjadi Rp20 triliun.
Seperti apa dampak pemangkasan anggaran terhadap roda pemerintahan?
Komisi Yudisial (KY) misalnya akan kehabisan anggaran gaji pegawai pada November tahun ini. KY juga tidak punya anggaran untuk seleksi Hakim Agung.
Belakangan pemangkasan anggaran dikemas dengan narasi membuang lemak pemerintahan. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo adalah perjalanan ke luar negeri agar dibatasi dan kalau bisa ditiadakan.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2025, pengeluaran negara untuk perjalanan dinas ke luar negeri memang tidak sedikit. Uang perjalanan dinas luar negeri terbesar mencapai US$792 atau hampir Rp13 juta per orang per hari. Untuk kunjungan ke Inggris sebagi Pejabat golongan A.
Ditambah lagi pengeluaran negara untuk membeli tiket pesawat ke luar negeri yang juga tidak murah. Dalam Peraturan Menkeu ini alokasi harga tiket termahal mencapai US$23.000 atau Rp375 juta untuk tiket pesawat kelas eksekutif ke Argentina.
Belakangan Presiden mengungkap pada kementerian dan lembaga yang mencoba membangkang, merasa kebal hukum dan menjadi 'raja kecil'.
"Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ungkap Prabowo dalam Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Senin, 10 Februari 2025.
Pidato-pidato yang disampaikan oleh
Presiden Prabowo Subianto mengenai pejabat ini harus mengabdi terhadap kepentingan rakyat, sejalan dengan cita-cita Muhammad Hatta tentang gagasan negara pengurus. Yaitu pemerintah yang terdiri dari pemimpin dan juga aparatur dengan mental yakni adalah pelayan publik bukan bermental kolonial.
Streaming