7 October 2025 22:01
Keseriusan membasmi penyelundupan dan tambang ilegal kembali dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam tanpa kompromi.
“Apakah jenderal dari TNI, jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi. Demi menyelamatkan aset negara senilai triliunan rupiah, Prabowo memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas upaya penertiban penambangan ilegal di Indonesia. Langkah itu merupakan bukti keseriusannya membasmi penyelundupan, illegal mining, dan semua pelanggaran hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.
“Suatu bukti bahwa pemerintah serius. Kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini,” ujar Prabowo.
Sikap tegas itu disampaikan Prabowo setelah meninjau langsung penyitaan total enam smelter ilegal di Bangka Belitung yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Barang rampasan tersebut berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa senilai Rp6 hingga Rp7 triliun, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Dari enam smelter dan barang-barang yang disita, nilainya mendekati Rp6 sampai Rp7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar. Padahal total limbah yang ditemukan puluhan ribu ton,” jelas Prabowo.
Dalam kesempatan berbeda pada Agustus 2025 lalu, Prabowo mengaku tidak takut, termasuk jika tambang ilegal tersebut dibekingi oleh para jenderal maupun mantan jenderal TNI dan Polri. Ia juga mengingatkan kader Partai Gerindra agar tidak terlibat dalam tambang ilegal. Oleh karenanya, Prabowo meminta dukungan MPR dan partai politik dalam menindak para jenderal maupun mantan jenderal yang berada di balik tambang ilegal tersebut.
“Saya beri peringatan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun—kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya, disambut tepuk tangan.
Upaya penertiban tambang ilegal akan terus dilakukan di era pemerintahannya, yang mampu menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah.