Pakar Nilai Presiden Prabowo Siap Lakukan Reshuffle Jilid Dua

Empat bulan sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah satu kali melakukan reshuffle minor di kabinet Merah Putih. Kala itu, posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dirombak. Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto usai memicu kegaduhan publik akibat pernyataan kontroversialnya soal UKT.

Kini, spekulasi akan adanya reshuffle jilid dua kembali menguat. Presiden Prabowo sendiri belum memberikan kepastian, tapi beberapa pernyataannya dinilai menjadi sinyal akan adanya perombakan lanjutan.

Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menyebut ada tiga kategori yang bisa menjadi acuan apakah seorang menteri akan diganti atau tidak.

“Yang pertama subjektivitas presiden, soal like and dislike. Kedua, subjektivitas politis, apakah penggantian itu akan mempengaruhi kekuatan politik presiden. Ketiga, soal objektivitas kinerja,” ujar Henri Satrio dikutip dari Prioritas Indonesia Metro TV pada Rabu, 4 Juni 2025.

Kriteria itu dinilai selaras dengan reshuffle sebelumnya, di mana Presiden menunjukkan ketidaksukaan pada menteri. Yaitu yang berbuat gaduh dan gagal menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

Isu reshuffle juga dikaitkan dengan sejumlah nama yang saat ini menjadi sorotan publik. Hendri Satrio menilai, Presiden Prabowo tampak mendengarkan suara masyarakat. Hal itu tercermin saat peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni lalu, di mana Presiden menyampaikan pesan bahwa pejabat yang tak mampu bekerja sebaiknya mengundurkan diri sebelum ditindak.

“Saya rasa Presiden Prabowo punya catatan sendiri. Isu seperti Menkes, Menteri Koperasi, hingga beberapa pejabat yang tersangkut kasus di sektor energi mungkin saja masuk dalam evaluasi,” ujar Hanta.
 

Baca Juga: Golkar Klaim Tak Tahu Isu Reshuffle Menyasar Airlangga

Namun soal waktu reshuffle, Hendri memperkirakan momentum itu tidak akan lama lagi.

“Saat ini suasana masih dalam masa haji dan Iduladha. Tapi bisa jadi setelah itu, Presiden akan melakukan pergantian. Apalagi, Prabowo menargetkan peningkatan performa pemerintahannya dari nilai 6 menjadi lebih baik dalam waktu dekat,” tambahnya.

Terkait skala reshuffle, apakah minor atau besar-besaran, Hendri menyebutkan, reshuffle bisa saja menyentuh hingga 20 posisi, termasuk wakil menteri dan kepala lembaga.

“Jumlah kabinet saat ini sangat besar, lebih dari 100 pejabat. Jadi, 20 pergantian pun masih tergolong minor. Tapi tentu tergantung kebutuhan presiden. Kalau hanya menteri-menteri gaduh atau tak punya cantolan politik, bisa jadi reshuffle selektif,” jelasnya.

Menariknya, muncul pula spekulasi soal masuknya kekuatan politik baru dalam kabinet. Partai-partai seperti NasDem dan PKS disebut-sebut berpeluang mendapat kursi, meskipun hingga kini belum ada kepastian. Sementara PDI Perjuangan, yang tak berada dalam koalisi formal, dinilai tetap memiliki pengaruh lewat kompromi politik di parlemen dan lembaga negara.

“Posisi-posisi yang tidak diganggu pun merupakan bagian dari deal politik. Misalnya, Puan tetap jadi Ketua DPR. Jadi kalau dibilang PDI Perjuangan tidak berada dalam pemerintahan, menurut saya tidak sepenuhnya benar,” tegas Hendri.

Dengan agenda besar seperti peluncuran Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat di depan mata. Publik kini menanti apakah Presiden Prabowo akan segera melakukan evaluasi kabinet jilid dua, untuk memastikan timnya mampu mengeksekusi program-program prioritas dengan cepat dan tepat.

(Tamara Sanny)