Cari Pengganti Gibran, Pengamat Ingatkan Prabowo Hindari Jebakan ‘Matahari Kembar’

Pengamat politik mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai potensi munculnya "matahari kembar" dalam menentukan figur calon wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Pasti Pak Prabowo menghindari potensi matahari kembar, di mana figur wapres baru yang membangun episentrum politik baru itu dihindari. Dualisme loyalitas juga akan dihindari, termasuk potensi rivalitas menuju politik elektoral 2029 dugaan saya akan jadi pertimbangan," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia sekaligus analis politik, Hanta Yuda, dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Hanta menegaskan bahwa pengisian kursi RI 2 kali ini bukan kontestasi elektoral rakyat, melainkan mekanisme pemilihan di MPR. Karena itu, Presiden Prabowo dinilai tidak memerlukan sosok pengumpul suara pemilu, melainkan figur teknokratis dan profesional yang mampu memperkuat efektivitas pemerintahan (governability) serta mendongkrak kepuasan publik (approval rating).

Menurut Hanta, ada tiga opsi asal figur: kader internal Gerindra, perwakilan partai koalisi (seperti Golkar, Demokrat, atau PAN), serta tokoh profesional nonpartai. Jika penunjukan nama memicu gesekan jatah politik antarpartai, kompromi dinilai tetap dapat diakomodasi melalui perombakan kabinet (reshuffle) berupa kompensasi penambahan kursi menteri.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, memastikan partai-partai koalisi tidak akan mempersoalkan asal-usul calon karena penentuan dua nama merupakan hak prerogatif Presiden.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan tata tertib yang berlaku, MPR kini tengah menyusun penjadwalan lima tahapan pengisian jabatan. Jika ingin ada percepatan pendamping presiden, proses ini tidak perlu memakan waktu hingga batas maksimal 60 hari," jelas Herman.

Terkait mundurnya Gibran, Hanta menilai langkah tersebut merupakan opsi paling realistis di tengah menguatnya tekanan politik wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tanpa adanya proteksi politik dari Presiden. Keputusan ini dinilai resmi membuka babak baru bagi masa depan politik Gibran dan Joko Widodo yang kini harus mengandalkan pengaruh jalur nonformal di luar kekuasaan.