Ketua DPR Tegaskan Alat Negara Tak Boleh Jadi Alat Politik

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti secara tajam skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Puan menegaskan bahwa kewenangan serta alat kekuasaan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis maupun membungkam suara kritis masyarakat.

"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia. Namun, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. Kami mendukung pengusutan secara transparan untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh," tegas Puan Maharani, dikutip dari Prioritas Indonesia, Metro TV, Selasa 10 November 2026.
 

Pernyataan keras tersebut disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Puan turut mengingatkan bahwa penyalahgunaan fasilitas dan lembaga negara merupakan ancaman nyata yang tidak hanya menyasar pimpinan nasional, tetapi juga berpotensi merusak integritas demokrasi serta hak-hak konstitusional warga negara.

Menurutnya, seluruh instrumen kekuasaan wajib dijalankan berlandaskan hukum demi kepentingan nasional.

"Kita dihadapkan pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan pimpinan nasional. DPR RI menegakkan komitmennya melalui fungsi konstitusional untuk terus menjaga integritas demokrasi dan memastikan kewenangan negara digunakan sesuai hukum," lanjutnya.