Puan Tegaskan DPR Dukung Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal

Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI tahun sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan menyatakan akan mendukung penuh penegakan hukum dan meminta agar kasus tersebut diusut secara tuntas, transparan, dan profesional.

"DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," ujar Puan, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Dalam pidatonya, Puan juga mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan tersebut. Puan menegaskan aparat hukum seharusnya bekerja secara profesional , independen, dan tidak menjadi alat bagi kepentingan politik manapun.
 

"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," kata Puan.

Puan menyatakan DPR sebagai lembaga negara akan terus mengawal dan menjaga integritas demokrasi agar kewenangan dan kekuasaan hukum digunakan untuk kepentingan nasional.

"Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, DPR RI menegakkan komitmennya melalui fungsi konstitusionalnya untuk terus menjaga integritas demokrasi. DPR RI juga memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional," jelas Puan.

(Lutfia Azzahra)