Pakar Sebut Putusan MA-MK Bisa Jadi Dasar DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Pakar Hukum Tata Negara Prof Juanda menilai DPR memiliki dasar hukum untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, DPR perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menentukan langkah konstitusional terkait pemakzulan Wapres Gibran.

"Artinya, DPR tetap kita imbau, kita sarankan tetap menggunakan ya aturan-aturan yang ada dalam konstitusi dan dalam undang-undang yang berlaku," ujar Juanda, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 10 NOvember 2026.

Juanda menyebut putusan MA dan MK dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR untuk menggunakan HMP serta untuk menentukan dan memutuskan keputusan yang akan diambil terkait pemakzulan Wapres Gibran.

"Oleh karena itu, ya saat itulah menurut saya bukti-bukti ini bisa dipakai, bisa digunakan, sudah kuat untuk dijadikan bahan oleh DPR untuk melakukan, menggunakan ya katakanlah menggunakan hak menyatakan pendapat," kata Juanda.
 

Juanda juga mengatakan sejumlah fraksi di DPR mulai memiliki pandangan yang sama sehingga DPR dapat segera mengajukan HMP. Ia  menilai persyaratan dukungan anggota DPR dan fraksi berpeluang terpenuhi sehingga DPR diharapkan menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Walaupun ini di DPR itu adalah proses politik, tetapi kalau kita lihat dari beberapa fraksi sudah cukup mungkin melebihi dari 25 orang. Walaupun ini hak individu, tapi kalau lihat perspektif fraksi itu sudah lebih dari 25, saya sangat percaya untuk memenuhi syarat 25 orang itu akan terpenuhi. Tinggal lagi masalahnya, kita imbau DPR tidak usah main-main, tidak usah memberikan harapan tetapi tidak ada wujud nyata," tegas Juanda. 

(Lutfia Azzahra)