Beda Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat DPR

Jakarta: Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyeruak dalam dinamika politik nasional akhir-akhir ini. Dorongan atas wacana ini semakin mengemuka lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah luar negeri yang secara formal disetarakan dengan tingkat SMA sesuai aturan kepemiluan saat pendaftaran. Putusan ini disampaikan terkait gugatan uji materi soal keabsahan pemenuhan syarat pendidikan atau ijazah Gibran pada Pilpres 2024. 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ini membatalkan syarat administrasi pencalonannya sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

"Amar putusan: Kabul kasasi, batal judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian petikan amar putusan, dikutip Jumat, 30 Oktober 2026.

Pascaputusan MA, isu dan suara pemakzulan Wapres Gibran semakin deras. Proses pemakzulan bergantung partai-partai di Parlemen.

Berkembang usulan agar DPR menggunakan hak pengawasannya menyikapi putusan MK dan MA terkait Wapres Gibran. Dalam hukum tata negara Indonesia, ada tiga hak pengawasan yang dimiliki DPR, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). 

Ketiganya memiliki fungsi, bobot hukum, dan konsekuensi ketatanegaraan yang sangat berbeda, terutama jika dikaitkan dengan wacana pemberhentian (impeachment) wakil presiden. Lantas, apa saja perbedaan mendasar antara Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat? Simak penjelasannya berikut ini.

Hak Interpelasi

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan resmi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Interpelasi merupakan hak pengawan tingkat pertama yang diatur Pasal 20A ayat 2 UUD NRI 1945.

Hak Interpelasi juga diatur dalam pasal 79 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Kemudian, Pasal 194-198 UU MD3 dan Tata Tertib DPR mengatur mekanisme administratif pengusulan, pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus), paripurna persetujuan, hinga penyampaian oleh pemerintah.

Hak Interpelasi diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan berasal lebih dari satu fraksi. Pengusulan diajukan secara tertulis yang persetujuan di paripurna wajib dihadiri lebih dari separuh total anggota DPR. Keputusan persetujuan penetapan Hak Interpelasi baru dianggap sah jika disetujui lebih dari separuh jumlah legislator yang hadir dalam paripurna.

Hasil akhir Hak Interpelasi tidak berujung pada sanksi pemecatan atau bahkan pemakzulan langsung. Konsekuennya terbagi menjadi dua; diterima atau ditolak DPR. Hak Interpelasi lebih meminta keterangan resmi, bukan penyelidikan atau vonis politik.

Hak Angket

Secara definisi yuridis, Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi bangsa yang diduga bertentangan dengan undang-undang.

Sifat tindakan hak angket yaitu penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti oleh anggota DPR. Hasil akhir Hak Angket biasanya berupa rekomendasi atau laporan temuan yang ditujukan kepada pemerintah, DPR, atau aparat penegak hukum.

Regulasi yang mengatur Hak Angket antara lain ada di Pasal 20A ayat 2 UUD NRI 1945, serta Pasal 79 ayat 3 terkait ruang lingkup Hak Angket. 

Mengacu Pasal 199 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Hak Angket diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Hak Angket sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan disetujui lebih separuh anggota yang hadir dalam paripurna.

Hak Angket sejatinya bukan instrumen eksekusi pemakzulan. Apabila DPR membentuk Panitia Khurus (Pansus) Hak Angket terkait suatu kebijakan pemerintah, hasilnya hanya temuan penyelidikan dan rekomendasi. 

Namun, temuan Pansus Hak Angket bisa saja jadi bahan bukti permulaan (preliminary evidence) oleh frkasi-fraksi di DPR untuk kemudian mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.

Ilustrasi. Dok Metrotvnews.com

Hak Menyatakan Pendapat

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden sebagai pintu masuk pemakzulan.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan sikap resmi/vonis politik DPR yang berimplikasi langsung ke ranah hukum peradilan konstitusi. Hasil dari Hak Menyatakan Pendapat ini biasanya berupa risalah tuduhan resmi (articles of impeachment) yang diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hak Menyatakan pendapat jadi satu-satunya instrumen formal DPR untuk memulai pemakzulan.

Payung hukum Hak Menyatakan Pendapat terdapat dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 yang mengatur dasar materiil dan prosedur formal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian Pasal 79 ayat 4 dan Pasal 199-215 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Berdasarkan regulasi yang ada, Hak Menyatakan Pendapat diusulkan minimal 25 anggota DPR. Paripurna wajib dihadiri minimal 2/3 dari total anggota DPR. Kemudian, keputusan persetujuan wajib dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, dalil Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan tidak boleh semata-mata alasan ketidaksukaan politik, melainkan harus memenuhi salah satu unsur pembuktian:

• Pengkhianatan terhadap negara
• Korupsi
• Penyuapan
• Tindak pidana berat lainnya
• Perbuatan tercela
• Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.

Mekanisme jika Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Wapres Disetujui

Berikut ini mekanisme jika Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan disetujui:

• Jika Hak Menyatakan Pendapat pemakzulan disetujui, DPR melayangkan permohonan ke MK
• MK memiliki waktu maksimal 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah Wapres terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum/perbuatan tercela tersebut.
• Jika MK Menolak, dugaan gugur dan proses pemakzulan berhenti demi hukum
• Jika MK Mengabulkan, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan putusan MK kepada MPR.
• MPR menyelenggarakan sidang (wajib dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir) untuk mengambil keputusan final apakah Wapres diberhentikan atau tetap menjabat.