Aturan Pengunduran Diri Wapres di Indonesia hingga Mekanisme Penggantinya

Jakarta: Di tengah dinamika perpolitikan nasional, pertanyaan mengenai mekanisme hukum jika seorang Wakil Presiden memutuskan mundur dari jabatannya kerap mencuat ke ruang publik. Berbeda dengan pemakzulan (impeachment) yang sarat pertarungan politik, pengunduran diri seorang wakil kepala negara di Indonesia memiliki jalur ketatanegaraan tersendiri yang diatur konstitusi.

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur prosedur pengunduran diri Wakil Presiden. Mekanisme pengunduran diri bersandar pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 194, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tak Perlu Restu Parlemen

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 membedakan secara tegas istilah "berhenti" dan "diberhentikan". Jika "diberhentikan" merujuk pada pemakzulan melalui pembuktian pelanggaran hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), maka frasa "berhenti" dipahami sebagai kehendak personal pemegang jabatan untuk mundur secara sukarela.

Pengunduran diri Wakil Presiden juga tidak memerlukan persetujuan atau penolakan parlemen. Situasi ini berbeda dengan kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang harus pengesahannya lewat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri, 

Tak perlunya persetujuan parlemen dalam pengunduran diri Wapres lantaran mandat kekuasaan eksekutif diperoleh langsung dari rakyat melalui pemilu. Pengunduran diri dipandang sebagai hak prerogatif personal.

Mekanisme Penggantian

Jika Wakil Presiden menyatakan berhenti, roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kendali Presiden definitif. Namun, konstitusi menggariskan batas waktu yang ketat untuk mengisi kekosongan kursi RI 2 demi menjamin stabilitas pemerintahan.

Mengacu Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, tahapan pengisian jabatan Wapres yang mengundurkan diri berlangsung sebagai berikut:

1. Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Calon tersebut wajib berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon terpilih pada pemilu sebelumnya.
2. MPR menggelar Sidang Paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
3. Anggota MPR menggelar pemungutan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan. Sosok terpilih langsung dilantik untuk mendampingi Presiden hingga sisa masa jabatan kabinet berakhir.

Sejarah Pengunduran Diri Wapres di Indonesia

Sejarah mencatat, pengunduran Wakil Presiden pernah terjadi pada 20 Juli 1956. Wapres kala itu, Mohammad Hatta mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil kepala negara kepada parlemen akibat perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Pengunduran diri Bung Hatta resmi berlaku efektif pada 1 Desember 1956, menandai berhentinya jabatan wakil presiden pertama dalam sejarah republik.

Ketiadaan aturan yang memperbolehkan parlemen menolak pengunduran diri seorang pimpinan eksekutif menggarisbawahi bahwa jabatan kepresidenan tidak dapat dipaksakan bila sang pemegang mandat menyatakan tidak lagi mampu atau bersedia mengemban amanah rakyat. Peran MPR murni bertindak sebagai lembaga penjamin kepastian hukum dan kesinambungan konstitusional.