Streaming 
Ilustrasi penyadapan. Foto: Pexels
Kapan Penyadapan Menjadi Tindak Pidana? Simak Penjelasannya
Muhamad Marup • 7 November 2026 14:50
Jakarta: Penyadapan adalah suatu kegiatan rahasia. Seseorang mendengarkan, merekam, memantau, atau mencatat informasi, percakapan telepon, pesan teks, hingga aktivitas digital (seperti aplikasi chat atau GPS) orang lain secara diam-diam tanpa izin.
Di Indonesia penyadapan tidak bisa dilakukan sembarang orang. Penyadapan hanya boleh dilakukan oleh pihak keamanan dengan alasan penegakan hukum, izin, dan tujuan yang jelas.
Kasus penyadapan sedang marak beberapa hari ini. Pihak kepolisian telah menangkap tiga Jenderal polisi atas dugaan penyadapan Ilegal.
Penyadapan ini dilakukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Selain tiga nama termasuk eks Kapolir, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diumumkan sebagai tersangka awal, penyelidikan terus dilakukan dan menemukan tersangka-tersangka lainnya.
Dasar hukum dan batasan
Ilustrasi ponsel. Foto: Pexels
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi, mengatur tentang prosedur penyadapan. Pada pasal 5 menjelaskan siapa saja yang boleh melakukan penyadapan.
Penyadapan informasi hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui alat dan/atau perangkat penyadapan informasi. Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi harus terpasang pada alat perangkat telekomunikasi dan atau pada pusat pemantauan.
Penyadapan pada dasarnya adalah tindakan melanggar hak asasi, namun dapat dibolehkan jika untuk kepentingan penegakan hukum (seperti penanganan kasus korupsi, narkotika, terorisme, dan kejahatan berat lainnya) oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaannya wajib memiliki dasar hukum yang jelas, izin resmi, serta mematuhi prosedur ketat yang diatur dalam undang-undang.
Dalam kasus skandal penyadapan beberapa waktu lalu, penyadapan memang dilakukan aparat penegak hukum. Meski begitu, penyadapan diduga tidak sesuai prosedur yang telah diatur.
Kondisi penyadapan ilegal
- Dilakukan tanpa hak, tanpa dasar hukum, atau di luar prosedur resmi yang berlaku.
- Dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki izin resmi dari Instansi penegak hukum yang berwenang.
- Mengakses, mendengarkan, merekam, atau melakukan gangguan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun transmisi komunikasi milik orang lain yang bersifat tidak publik tanpa izin.
Baca Juga :
Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Disadap
Penyadapan memang hanya boleh dilakukan oleh Instansi penegak hukum, tetapi dengan izin yang jelas. Penegak hukum harus mendapatkan Izin dari Pengadilan Negeri setempat.
(Reswara Vittorio)