Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bola panas terkait masa depan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini sepenuhnya berada di tangan DPR RI. Menurutnya, parlemen harus segera mengambil langkah konstitusional konkret untuk merespons dinamika publik serta kepastian hukum pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adi menegaskan, lambannya respons DPR berisiko memicu gelombang resistensi dan aksi protes publik yang kian meluas. Ia menyoroti sudah munculnya berbagai gerakan politik non-parlemen serta demonstrasi masyarakat yang menuntut kejelasan status hingga desakan pengunduran diri Wapres.
"Ada desakan publik yang terus bermunculan menuntut DPR bersikap politik. Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR, tentu akan menimbulkan resistensi, reaksi, dan protes politik yang terus bergulir di kalangan publik karena menyangkut kepastian hukum," kata Adi dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.
Syarat Prosedural di DPR Dinilai Tidak Rumit
Adi berpandangan, secara prosedural dan aturan tata tertib di parlemen, DPR seharusnya tidak menghadapi kendala teknis yang berarti jika ingin menggulirkan mekanisme konstitusional, baik itu Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Hak Angket, maupun pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Ia merujuk pada syarat pengajuan HMP yang secara formal hanya membutuhkan usulan dari minimal 25 anggota DPR RI dan dukungan kehadiran kuorum pada rapat paripurna.
"Mestinya perkara ini mudah bagi DPR. Hak Menyatakan Pendapat hanya butuh diusulkan oleh 25 orang. Kuorum paripurna yang dihadiri lebih dari 400 anggota dewan sudah mencukupi untuk memenuhi syarat dua pertiga dukungan," jelasnya.
Namun, ia menduga proses ini terkesan berlarut-larut karena belum tercapainya kesepakatan politik di tingkat elite atau ketua umum partai politik. Selain itu, fraksi-fraksi di Senayan dinilai tengah mengkalkulasi dampak stabilitas politik nasional di tengah ketidakpastian situasi global.
Sinyal Kemungkinan Mundur Masih Gelap Gulita
Terkait spekulasi publik dan rumor di
media sosial mengenai kemungkinan Wapres Gibran mengundurkan diri, Adi menilai potensi tersebut masih sangat sulit diprediksi dan belum menunjukkan tanda-tanda konkret.
"Soal indikasi mundur ini masih gelap gulita. Hingga saat ini, pihak Mas Wapres diam seribu bahasa dan belum pernah memberikan klarifikasi atau pernyataan politik apa pun terhadap isu yang berkembang. Karena itu, bola politiknya tetap berada di DPR," tuturnya.
Hubungan Prabowo-Gibran Dinilai Tak Seharmonis Dahulu
Lebih lanjut, Adi juga menyoroti dinamika relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia membaca gestur politik kedua belah pihak sudah tidak sejalan atau seharmonis masa kontestasi Pilpres 2024 lalu.
Menurut Adi, dinamika tersebut kian terbaca dari berbagai sinyal politik di pusaran kekuasaan, termasuk manuver sejumlah
elite politik yang mulai mengalihkan fokus secara penuh untuk mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo.
"Bulan madu politiknya bisa dibilang sudah berakhir. Di tengah desas-desus yang ada, hubungan politik antara Hambalang dan Solo tampak tidak lagi baik-baik saja. Publik dan elite kini tinggal menunggu bagaimana akhir dari teka-teki dan kompromi politik ini di parlemen," pungkas Adi.
Streaming