Kasus Penyadapan Presiden jadi Fokus Pengawasan DPR

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus pengawasan parlemen. Hal ini disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. 

“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 10 November 2026.

Selain kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu, DPR menaruh perhatian pada sebelas isu strategis lainnya, yakni penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

Kemudian, percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencanan; gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertahanan, serta perizinan di kawasan industri; perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial; serta evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna. Foto: Tangkapan layar.

Lalu, kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional, pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, hingga penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Isu-isu tersebut akan dibahas dalam rapat di masing-masing komisi terkait selama periode persidangan 10 November hingga 17 Desember 2026.

“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” kata Ketua DPR.