Hari Pahlawan, Puan Singgung Integritas Penyelenggaraan Pemilu Jurdil

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Pahlawan saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Dalam pidato pembukaan masa sidang, Puan bicara soal tantangan bangsa, termasuk ujian terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu.

“Hari ini, 10 November, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun Hari Pahlawan. Delapan puluh satu tahun yang lalu, di Surabaya, ketika kekuatan militer asing jauh lebih unggul dan menyerah seolah menjadi pilihan yang paling mudah, rakyat Indonesia justru memilih untuk melawan,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR, Selasa, 10 November 2026.

Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Puan menyinggung perjuangan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya demi keutuhan bangsa Indonesia. Menurut Puan, hal itu bukan semata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

"Tetapi untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak boleh tunduk pada kekuatan asing, dan masa depan Indonesia harus ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri,” ungkap Puan.

Puan mengatakan kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah. Melainkan, harus dihidupkan sebagai tanggung jawab kebangsaan. 

“Jika para pahlawan dahulu berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, maka perjuangan generasi hari ini adalah memastikan kemerdekaan benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan segala bentuk ketergantungan yang melemahkan kedaulatan bangsa,” kata Puan.

Selanjutnya, Puan menyinggung soal tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah berbagai upaya negara dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. 

"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara bahkan mengancam para pimpinan nasional,” kata Puan.

Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, Puan menyatakan DPR RI menegaskan komitmennya melalui fungsi konstitusional untuk terus menjaga integritas demokrasi yang menjamin prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

“DPR RI juga akan memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional,” kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan mengungkap kinerja DPR dalam fungsi legislasi untuk masa sidang ini. Menurutnya, DPR bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang yang merupakan RUU Inisiatif DPR RI.

Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Tangkapan layar.

Di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Puan memastikan DPR RI berkomitmen mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.

“Dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna," terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Sementara dalam fungsi anggaran, Puan menyebut DPR RI akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan dinamika pasar modal.

“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan

Di fungsi diplomasi parlemen, DPR telah menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Melalui peran diplomasi parlemen, delegasi DPR turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional.

Lalu, Puan secara resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai pada 10 November 2026 sampai 17 Desember 2026. Puan menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat kepada anggota dewan.

“Tibalah saatnya kita memasuki masa sidang untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik- baiknya,” ujar Puan.