Pengamat Politik: DPR Harus Segera Konkretkan Sikap soal Posisi Gibran

Jakarta: Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai DPR perlu segera mengonkretkan sikap politik terkait posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, sejumlah partai politik di parlemen telah menyuarakan opsi penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Fraksi-fraksi yang ada di DPR itu sepakat untuk menindaklanjuti ini, kita sebenarnya tinggal nunggu waktu sebagai rakyat, kapan ini dikonkritkan sebagai sebuah sikap politik yang sifatnya kolegial yang dimiliki oleh DPR untuk menindaklanjuti terkait dengan putusan Mahkamah Agung ini, terutama setelah disebutkan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran itu kan dinilai tidak sah dan kemudian batal demi hukum. Jadi secara teknis dan secara politik, mestinya DPR itu tidak memiliki kesulitan apa pun untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat,” ujar Adi dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa 10 November 2026. 

Adi mengatakan, sejauh ini belum terlihat adanya fraksi atau partai politik di DPR yang secara terbuka menolak wacana penggunaan HMP. 

"Ini hampir semua partai politik yang saat ini ada di parlemen sudah bicara tentang urgensi dan opsi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat," katanya. 

Menurut Adi, DPR perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme konstitusional. Ia menyoroti putusan MA terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran yang dinilai tidak sah dan batal secara hukum.

Adi menilai secara politik DPR tidak menghadapi kendala berarti untuk menggulirkan HMP apabila mayoritas fraksi telah mencapai kesepakatan. Namun, ia mengingatkan bahwa kelanjutan proses tersebut sangat bergantung pada kompromi politik di antara para elite parlemen.

"Kalau kompromi politik yang ada di DPR ini selesai, sudah ada titik temunya, saya kira kapan pun bisa cepat, bisa sedang, ataupun bisa lambat soal HMP ini akan bergulir di DPR," kata dia.

Ia menjelaskan, kesepakatan delapan pimpinan fraksi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan langkah DPR. Jika para pimpinan fraksi telah mencapai kesepakatan, pembahasan teknis untuk menggulirkan HMP dinilai dapat berjalan lebih mudah.

Adi juga menyoroti posisi politik Gibran yang dinilainya tidak memiliki dukungan langsung dari partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Menurutnya, hal tersebut turut memengaruhi dinamika politik di DPR dalam menyikapi polemik wakil presiden.

“Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, kan tidak memiliki back-up politik yang ada di parlemen, mengingat Gibran itu kan non-partai politik. Sekalinya pun ada partai yang mendukung, ya itu PSI, tapi kan partai non-parlemen, tidak memiliki kekuatan politik apa pun untuk misalnya bersikap frontal dan berbeda dengan secara mayoritas sikap politik yang ada di DPR. Jadi tutup mata saja sebenarnya DPR kalau HMP ini berkehendak minggu ini, minggu depan, atau kapan saja, ini selesai sebenarnya persoalan HMP. Cuma karena ini adalah hari pertama bagaimana DPR itu melakukan sidang paripurna dan dihadiri oleh kurang lebih sekitar 410,” katanya.