Pakar Sarankan Gibran Lebih Baik Tidak Tunggu Dimakzulkan

Jakarta: Pakar hukum tata negara, Prof. Juanda, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri daripada menunggu proses pemakzulan. Menurutnya, pengunduran diri menjadi pilihan yang lebih baik dari sisi moral dan kehormatan.

“Saya mengatakan lebih bagus mundur ya dan terhormat. Kalau Mas Gibran mundur dan terhormat, pertama menunjukkan sikap negarawan beliau yang masih muda, kemudian tidak katakanlah terlalu besar risiko cacat hukumnya di mata masyarakat dan tentu memang dengan tidak mengurangi katakanlah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden itu tetap tidak mengurangi walaupun dia mundur misalnya,” ujar Juanda dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa 10 November 2026. 

Ia menilai DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut Juanda, HMP menjadi jalan yang tepat untuk menindaklanjuti polemik tersebut dibandingkan hak angket.

“Hak menyatakan pendapat yang intinya adalah supaya Mas Gibran lengser, saya kira sangat kuat dan itu juga harus disikapi secara konstitusional oleh DPR. Makanya kalau untuk menggunakan itu melalui proses Pasal 7A dan 7B UUD 1945,” kata Juanda. 

Juanda menjelaskan, pengajuan hak menyatakan pendapat dapat dimulai dengan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR. Ia juga menyebut mekanisme tersebut tidak memerlukan pembentukan panitia khusus (pansus), sebagaimana dalam penggunaan hak angket.

“Saya kira yang pertama itu klarifikasi dulu bahwa sebenarnya ya secara hukum dan peraturan perundang-undangan, hak menyatakan pendapat tidak perlu Pansus. Pansus itu adalah hak angket. Ini itu ya perlu dipahami. Jadi memang begitulah aturannya.  Jadi ketika ini misalnya disidangkan rapat misalnya, ada 25 orang minimal, ya itu nanti setelah itu ke tahap paripurna. Ketika tahap paripurna 2/3 dari anggota DPR harus hadir dan harus menyetujui. Itu selesai baru makanya memang harus cepat. Dan itu kalau mau ini digulirkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku ya, maka ini sangat cepat sekali,” jelasnya.