Pengamat: Jokowi Tak Boleh Memelihara Relawan dalam Kapasitasnya sebagai Presiden

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan memberikan bisikan kuat ke partai-partai soal nama capres dan cawapres memicu kontroversi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di panggung relawan yang tengah menggelar Musyawarah Rakyat (Musra). Kepada para relawan Jokowi menjanjikan perannya sebagai pembisik partai politik. 

Politisi PDIP Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan langkah relawan yang menitipkan nama capres dan cawapres kepada Jokowi mestinya dihindari karena bisa membawa Jokowi pada posisi dilematis.

"Kalau kemudian titip menitip itu berpotensi untuk menyeret-nyeret pak Jokowi, dalam komposisi yang dilematis, dalam posisi yang membuat beliau tidak terlalu nyaman pada posisinya sebagai presiden dan dapat mengganggu legacy-nya untuk memberikan pemerintahan yang baik sampai dengan 2024, Saya kira hal itu lebih baik dihindari." ungkap Rifqinizamy.

Menanggapi tudingan tersebut ketua panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi, Panel Barus menyatakan tidak ada yang salah dengan menyampaikan keinginan masyarakat kepada Jokowi. Barus menegaskan apa yang disampaikan relawan kepada Jokowi merupakan hasil penggalian dari aspirasi masyarakat.

Sementara itu guru besar ekonomi politik, Didik J Rachbini menilai tidak seharusnya Presiden Joko Widodo melibatkan relawan dalam proses penentuan nama capres dan cawapres. Didik menegaskan sebagai presiden, Jokowi memiliki perangkat lengkap di bawahnya sehingga tidak boleh lagi memelihara relawan.

Didik J Rachbini menambahkan konstitusi memang tidak melarang presiden ikut campur membicarakan capres dan cawapres, tetapi Presiden harus ekstra hati-hati dalam hal ini agar tidak terjadi abuse of power.