KPK: Sidang Lukas Enembe Seharusnya Bisa Digelar Online

Sidang perdana kasus suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ditunda sepekan karena Lukas mengaku sakit dan ingin hadir secara langsung. KPK meyakini, sidang seharusnya bisa digelar secara daring tanpa perlu ditunda.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, Wawan Yunarwanto menjelaskan, Lukas Enembe sejatinya bisa menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Lukas bisa berkomunikasi secara baik dengan hakim secara daring. 

"Hakim sudah bisa berkomunikasi dengan pak Lukas secara baik, pak Lukas bisa menjawab pertanyaan hakim dan merespons, sehingga sebenarnya hari ini bisa bersidang secara online," ujar JPU KPK Wawan Yunarwanto dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Senin, 12 Juni 2023. 

"Tidak ada halangan bagi pak Lukas merespons yang disampaikan majelis hakim," lanjutnya.

Wawan menjelaskan, KPK telah menyiapkan sidang daring dengan pertimbangan mobilitas Lukas Enembe. Sebab, Lukas saat ini perlu menggunakan kursi roda untuk berpergian. 

Sidang dakwaan Lukas Enembe diputuskan ditunda hingga 19 Juni 2023. Pada sidang mendatang, KPK akan menyertakan rekam medis untuk memastikan kondisi terdakwa Lukas Enembe.

"Sidang berikutnya kita akan membawa rekam medis yang bersangkutan untuk memastikan kondisinya," ujar Wawan. 

Rekam medis digunakan untuk menentukan sidang berikutnya, berlangsung daring atau langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Lukas Enembe dijerat kasus suap dan gratifikasi. Teranyar, ia dijerat dengan pasal pencucian uang. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menjeratnya.

KPK mengendus adanya pembelian aset menggunakan uang hasil suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas. Sebagian barang miliknya sudah disita penyidik.

Penyidik masih terus menelusuri lebih lanjut terhadap seluruh aset-aset yang terkait dengan perkara. KPK berupaya memulihkan aset negara yang dikorupsi.