2 September 2025 18:15
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaksir kerugian akibat rentetan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis mencapai Rp55 miliar. Kerugian tersebut merupakan akumulasi dari kerusakan sejumlah fasilitas publik dan terhentinya aktivitas ekonomi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28-31 Agustus 2025 telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Sebanyak 22 jembatan penyeberangan orang (JPO) dan 22 halte TransJakarta terdampak langsung.
Selain kerusakan fisik, kerugian juga dihitung dari terganggunya kegiatan perekonomian. Banyak aktivitas bisnis yang tidak dapat beroperasi secara normal akibat situasi yang tidak kondusif selama unjuk rasa berlangsung.
"Total kerugian akibat kerusakan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp55 miliar, dan itu belum termasuk kerugian akibat kegiatan lain yang tidak bisa beroperasi karena kerusuhan," ujar Pramono dikutip dari Newsline, Metro TV, Selasa, 2 September 2025.
Sebagai langkah pemulihan, Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk segera mengoperasikan kembali seluruh moda transportasi publik. Layanan seperti TransJakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Mikrotrans, dan Lintas Raya Terpadu (LRT) kini telah kembali beroperasi normal.
Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan layanan TransJakarta dan MRT. Kebijakan ini akan berlaku hingga 8 September 2025 mendatang.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta bersama pihak terkait terus melakukan inventarisasi dan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak. Pemerintah berharap situasi di Ibu Kota dapat segera pulih dan kembali kondusif.
(Daffa Yazid Fadhlan)