Rencana Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan Tidak Memengaruhi Kualitas Pelayanan

Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang nilainya mencapai Rp7,6 triliun. Rencana pemutihan ini akan menyasar lebih dari 11,3 juta peserta BPJS Kesehatan.

Direktur BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, memastikan rencana pemutihan ini tidak akan memengaruhi pelayanan BPJS Kesehatan. Pemutihan ini dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan bagi peserta yang menunggak selama bertahun-tahun.

"Orang nunggak iuran sudah pindah komponen, katakanlah sebelumnya itu dia sektor informal masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terus lalu masih nunggak. Nah, itu dihapuskan, jumlahnya triliunan rupiah," kata Ali Gufron Mukti, dikutip dari Newsline, Metro Tv, Kamis, 16 Oktober 2025.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irma Suryani, menyebut pemutihan harus segera direalisasikan, khususnya bagi penunggak dari peserta kelas 3 yang setengah mampu.
 

"Kelas 3 yang setengah mampu dan menunggak ini untuk dapat diputihkan agar mereka bisa kembali menjadi peserta BPJS, membayar lagi, tapi tidak membayar tunggakan yang memang cukup besar," jelas Irma Suryani.

Irma menambahkan, membiarkan peserta menunggak merugikan semua pihak: masyarakat tidak bisa mengakses layanan kesehatan publik, sementara BPJS tetap tidak mendapat pemasukan dari iuran tersebut.

Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai pemutihan ini dapat mengembalikan hak konstitusional peserta mandiri yang menunggak agar kembali aktif. Selain itu, pemutihan akan menambah pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga arus kas (cash flow) JKN lebih baik.

Namun, BPJS Watch mengingatkan agar kebijakan pemutihan ini juga disertai dengan peningkatan pelayanan di rumah sakit.

(Muhammad Fauzan)