Komisi V DPR Siapkan Aturan Bagi Ojol dalam RUU LLAJ

Komisi V DPR RI memastikan ojek online (ojol) akan memiliki payung hukum yang bersifat permanen melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

Sedikitnya 14 hingga 16 pasal disiapkan untuk mengatur berbagai aspek ekosistem transportasi online, termasuk memberikan pengakuan terhadap ojol roda dua sebagai bagian dari moda transportasi publik.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah perlu segera diterbitkan menyusul kebijakan pembatasan komisi aplikator ojol menjadi maksimal delapan persen. 

"Saya merasa jeda bulan Mei keputusan Pak Presiden sampai hari ini belum keluar regulasi teknis. Saya kira ini perlu kita percepat. Bayangan saya semestinya sudah harus ada regulasi teknis sebagai follow up dari keputusan politik Pak Presiden dari skema 92 dan delapan," ujar Huda dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Jumat 3 Juli 2026. 

Menurutnya, selain regulasi teknis, Indonesia juga memerlukan payung hukum yang bersifat permanen untuk mengatur operasional transportasi online. Aturan tersebut dapat diwujudkan melalui revisi undang-undang maupun peraturan presiden sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Nah karena itu dalam masa transisi ini kita berharap secepatnya regulasi teknis itu dikeluarkan. Saat yang sama saya mendorong untuk ada umbrella regulation, payung regulasi, payung aturan yang sifatnya permanen, baik melalui Undang-Undang maupun Perpres," katanya.