Menko Airlangga Sambangi KPK Konsultasi Pembelian Pesawat dan Energi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu, 14 Januari 2026 siang.

Kedatangan Airlangga ini berkaitan erat dengan strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif dagang agresif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemerintah diketahui tengah menyusun langkah negosiasi melalui skema pembelian strategis yang memerlukan pendampingan pencegahan korupsi.

Pantauan di lokasi, Airlangga tiba sekitar pukul 13.53 WIB menggunakan mobil Lexus hitam. Ia tampak mengenakan kemeja batik dan membawa sebuah map hitam saat memasuki lobi gedung antirasuah tersebut.

Kepada awak media, Airlangga menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk membahas penilaian risiko (risk assessment) terkait dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disiapkan pemerintah. Dua Perpres tersebut mengatur tentang pembelian komoditas besar dari Amerika Serikat sebagai upaya menyeimbangkan neraca dagang dan menghindari sanksi tarif.

"Masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi Perpres yang sedang dibuat. Karena kita akan membuat dua Perpres. Satu terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina. Yang kedua terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda," ujar Airlangga.

Langkah ini dinilai sebagai upaya tukar guling diplomasi ekonomi agar Indonesia tidak terkena imbas kenaikan tarif bea masuk yang diberlakukan Trump terhadap negara-negara mitra dagang AS.

Airlangga tidak datang sendiri. Terlihat turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.

Kehadiran perwakilan dari sektor perdagangan dan energi ini memperkuat sinyal bahwa pemerintah serius mengawal aspek legalitas dan transparansi dalam rencana impor energi dan pengadaan armada pesawat tersebut.

Para pejabat negara ini dijadwalkan mengikuti rapat penyampaian hasil kajian KPK terkait upaya pencegahan korupsi dalam tata niaga strategis tersebut hingga sore hari.