Guru Honorer Flores Timur Ngadu Terima Gaji Minim hingga Sulit Jadi PPPK

PGRI Kabupaten Flores Timur membuka ruang tatap muka untuk menjaring aspirasi guru honorer se-Kabupaten Flores Timur, di Aula La Mennais,Larantuka. Forum kegiatan ini, menjadi wadah penyampaian keluhan sekaligus penegasan komitmen organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan guru non-ASN.

Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari jenjang guru TK, PAUD, Kober, SD, SMP, SMA/SMK hingga satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama itu, berbagai persoalan krusial mengemuka. Guru honorer menyampaikan kondisi penghasilan yang tidak menentu lantaran status kepegawaian, hingga tertutupnya peluang mengikuti seleksi PPPK akibat berbagai regulasi.

Sejumlah peserta juga mengeluhkan moratorium CPNS serta dampak efisiensi dana desa yang berimbas pada menurunnya pendapatan guru TKK. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang hidup guru honorer yang selama ini mengandalkan honor sekolah sebagai sumber penghasilan utama.

Persoalan lain yang mencuat yakni guru honorer penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang bekerja penuh waktu namun tidak lagi menerima gaji karena ketentuan juknis BOS tidak mengakomodasi pembayaran honor. Akibatnya, mereka hanya bertahan dari tunjangan profesi yang nilainya dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup layak.
 

Baca juga: Cek Rincian Kenaikan Tunjangan Guru Non-ASN 2026, TPG dan Insentif Ikut Naik

Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mengatakan perjuangan organisasi merupakan komitmen jangka panjang. Ia menyatakan, guru honorer harus mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan guru ASN, karena beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban sama.

"Mereka ingin diberi kesempatan yang sama dengan guru-guru di sekolah negeri untuk ikut serta dalam seleksi PPPK juga seleksi CPNS karena saat ini gaji mereka itu di bawah standar, ada yang Rp200.000 ada yang Rp250.000 rata-rata Rp500.000," beber Maksimus.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, yang turut hadir, menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi PGRI dalam memperjuangkan aspirasi guru. Ia menilai sebagian besar tuntutan membutuhkan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu diperjuangkan secara kolektif dan berkelanjutan.