Pencairan honor bagi ratusan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan, hingga kini masih belum menemui kejelasan. Tertundanya penyerahan hak bagi para relawan yang telah berjibaku memadamkan api di lapangan ini diduga kuat dipicu oleh kendala administrasi di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Pemerintah daerah menyatakan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh kekosongan anggaran. Penyaluran insentif tersebut masih terganjal oleh proses penyesuaian APBD Perubahan serta tahap verifikasi data relawan di tingkat provinsi.
BNPB Tegaskan Dana Pusat Sudah Siap
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa dana insentif bagi relawan karhutla sebenarnya sudah tersedia dari pemerintah pusat. BNPB menegaskan sangat terbuka jika pemda ingin mengajukan usulan anggaran
honor relawan, di mana proses pencairan sepenuhnya bergantung pada kecepatan pemerintah daerah dalam menyetorkan data para relawan.
"Kami sudah mengirimkan untuk beberapa sesuai dengan permintaan yang ada, dan ketika nama itu ada pasti kami pastikan itu akan menerima sesuai dengan haknya. Namun mungkin ada beberapa yang belum menerima, bisa dicek nanti di pemerintah daerah seperti apa, apakah pemerintah daerah masih dalam hal ini masih akan mengusulkan kepada kami atau tidak, atau memang pemerintah daerah yang akan membiayai. Jadi ini kami belum tahu secara pasti seperti apa nantinya skema pembiayaan tersebut," ucap Plt Kapusdatinkom BNPB, Berton SP Panjaitan dikutip dari tayangan
Metro Hari Ini, Metro TV, Rabu, 21 Oktober 2026.
Streaming