Wali Kota Palangka Raya Buka Suara Soal Insentif Relawan Damkar

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Istimewa.

Wali Kota Palangka Raya Buka Suara Soal Insentif Relawan Damkar

Arga Sumantri • 3 October 2026 22:05

Palangka Raya: Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan klarifikasi terkait isu tertundanya pembayaran honor relawan yang bertugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Fairid menjelaskan keterlambatan tersebut murni terjadi karena prosedur administratif keuangan daerah yang wajib dipatuhi. Dia membantah isu penahanan dana insentif para relawan. 

"Bukan ditahan, memang ini alur birokrasi dalam pencairan anggaran. Dana insentif berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) membutuhkan mekanisme pergeseran anggaran," ungkap Fairid dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Palangka Raya sedang menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama DPRD. Politikus Golkar tersebut mengaku harus menunggu Nomor Register resmi dari Gubernur Kalimantan Tengah.

"Tidak pernah yang namanya menahan. Insya Allah, awal minggu depan begitu nomor register keluar, seluruh insentif akan langsung disalurkan," tegas Fairid.

Fairid juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas dedikasi tanpa lelah para relawan di lapangan. Perjuangan menanggulangi karhutla bak maraton tiga fase yang penuh tantangan.

Pertama, diimulai dari 14 hari penanganan awal, dan dilanjutkan 29 hari intensifikasi pemadaman. Tak hanya itu, perpanjangan masa tugas dilakukan sampai 8 Oktober 2026 demi memastikan seluruh area karhutla benar-benar terkendali.

Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan. ANTARA/Rendhik Andika.

Meski insentif utama masih menunggu kelengkapan berkas gubernur, pihaknya memastikan operasional di lapangan tidak boleh berhenti. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumsi untuk seluruh tim harus tetap digelontorkan.

Sebagai bentuk empati dan rasa terima kasih, Fairid juga memberikan bantuan tunai dari kantong pribadinya sebesar Rp1,5 juta untuk setiap kelompok relawan di luar anggaran APBD.

Bantuan itu dibagikan merata kepada 45 kelompok relawan, baik yang terdata dalam Satgas Kota maupun yang bernaung di bawah Forum Relawan Damkar Provinsi Kalteng.

"Ini murni dari pribadi saya, bukan dari APBD yang dianggarkan. Ini bentuk terima kasih saya atas keringat dan kerja keras para relawan," ungkapnya.

(Arga Sumantri)