18 November 2026 13:02
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut untuk menghadapi krisis iklim yang mengancam Indonesia, pemerintah akan merencanakan pengesahan Undang-Undang (UU) Perubahan Iklim. Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam pidatonya di forum Leaders Summit COP31 di Antalya, Turki.
Dalam pidatonya, Hashim juga menyebut Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, hingga peningkatan risiko kekeringan akibat El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah memperkuat upaya pencegahan, restorasi dan penegakan hukum dengan mengesahkan UU Perubahan Iklim.
Hashim menyampaikan penanganan krisis iklim perlu dipercepat karena masyarakat Indonesia sangat memerlukan ketahanan pangan, air bersih, hingga lapangan pekerjaan. Semua kepentingan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik apabila krisis iklim tidak ditangani segera.