Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kolaborasi lintas sektor ini diyakini menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan percepatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia menggandeng berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, hingga perangkat desa, untuk bersama-sama mengintervensi warga miskin di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan paparan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, pada Kamis, 13 November 2025. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.
"Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Kami menggandeng para Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan di masing-masing RTLH di wilayah kita," ungkap Luthfi dalam paparannya.
Luthfi mencontohkan penerapan nyata di Kabupaten Pati, di mana penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu antara Babinsa, Bhabinkamtibmas dan perangkat daerah.
Dalam model tersebut, Pemkab Pati memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp500 ribu per bulan untuk memperkuat pendampingan warga miskin.
Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga menerima tambahan Rp250 ribu, untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.
"Tiga pilar —Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa— memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin," jelasnya.
Luthfi menambahkan tahun ini Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khusus untuk Kabupaten Pati, dari total 17 ribu unit RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
Pendekatan kolaboratif ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024, menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.
Selain soal kemiskinan, Luthfi juga menekankan pentingnya peran Kodam IV/Diponegoro dan Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan, yang berpengaruh langsung terhadap iklim investasi.
Streaming