Jakarta: Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera bertobat. Jokowi telah mendapatkan banyak petisi dari berbagai universitas akibat demokrasi yang menurun.
Menurut Gielbran, sikap Jokowi belakangan ini membuat masyarakat semakin terkotak-kotak. Terutama dalam menghadapi pemilu. Jika tidak segera tobat, dia yakin mahasiswa akan segera mengambil tindakan.
"Apabila kita terlalu fokus pada gerakan yang terkotak-kotakkan, dalam konteks mahasiswa ya, kami perlu segera mencopot kotak-kotak itu," kata Gielbran, Jumat, 2 Februari 2024.
Gielbran akan mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu yang jujur dan adil. Namun, perlu juga dukungan dari DPR untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai koridornya.
"Yang ada di DPR juga harus punya political willing yang sama," ucapnya.
Sejumlah sivitas akademika UGM yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.
Teranyar, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres.
Terkini, kritikan juga disampaikan oleh Universitas Indonesia (UI), Universitas Khairun Ternate, Universitas Hasanuddin Makassar (Unhas). Mereka menilai demokrasi Indonesia sedang terancam.
Streaming