DPR Didesak Gunakan Hak Angket untuk Presiden Jokowi

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mendesak DPR RI menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh Presiden Joko Widodo.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menyerahkan surat desakan agar DPR menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Koalisi juga memohon diadakan audiensi bersama Komisi I dan Komisi III DPR.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menilai pernyataan Presiden Joko Widodo di depan relawannya soal data intelijen parpol dapat mencederai demokrasi. "Ini merupakan sebuah bentuk pemelencengan," ujar Dimas.

Koalisi menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Sebab, dalam tugas pokok dan fungsi Badan Intelijen Negara, tidak termasuk informasi intelijen tentang partai politik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Kepala Negara menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.
 
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023