Bedah Editorial MI: Urusan Rakyat Bukan Untuk Main-Main

BERMAIN game diselingi merokok dalam sebuah rapat penting yang membahas permasalahan serius terkait dengan kesehatan masyarakat sungguh perbuatan di luar nalar serta menabrak etika. Menjadi semakin ironis karena pelakunya ialah seseorang wakil rakyat. 

Dalam ruang resmi yang seharusnya dipenuhi kesungguhan, perhatian, dan tanggung jawab moral, setiap peserta semestinya menunjukkan sikap hormat terhadap forum serta persoalan publik yang sedang dibahas, bukannya malah abai dan sibuk dengan kesenangannya sendiri.
 
Wakil rakyat itu bernama Achmad Syahri Assidiqi, ia berumur 26 tahun. Achmad merupakan anggota Komisi D DPRD Jember periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) 6 meliputi Jombang, Kencong, Gumukmas, dan Puger.
 
Di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember yang dilengkapi pendingin ruangan (AC), Senin (11/5), Achmad Syahri Assidiqi malah mempertontonkan sikap yang mencederai etika dalam rapat tentang kesehatan. Ia justru sibuk bermain game sembari memegang rokok.

Dengan telepon pintar (smartphone) di tangan, Achmad sebenarnya punya kesempatan untuk mencari data penting terkait dengan campak, stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga program Universal Health Coverage (UHC). Namun, pilihan itu rupanya bukan prioritas bagi Achmad. 

Dia malah menjadikan rapat dengar pendapat (RDP), yang merupakan ruang resmi berkaitan langsung dengan pelayanan publik serta pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, kehilangan muruwah serta berubah menjadi ajang menghisap rokok dan arena bermain.

Padahal, RDP itu menghadirkan sejumlah pejabat penting yang mengurus kesehatan masyarakat seperti BPJS Kesehatan Jember, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perwakilan 15 puskesmas, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ia sesungguhnya bisa mengkritisi terjadinya peningkatan penyakit campak di Jember. Selama Januari hingga awal Mei 2026, 40 kasus dinyatakan positif campak. Pada 2025, tercatat jumlah suspect campak sebanyak 344 kasus dan yang dinyatakan positif sebanyak 93 kasus.

Sebagai wakil rakyat, Achmad seharusnya mendorong agar pemerintah melakukan gebrakan imunisasi di sejumlah kecamatan, karena ada beberapa kecamatan yang masih rendah realisasi imunisasinya. Imunisasi jangan hanya dilakukan di wilayah puskesmas yang kasus campaknya tinggi.

Perbedaan data stunting (tengkes) di Jember juga perlu dipertanyakan kepada pemerintah setempat. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menyatakan Jember masih di kisaran angka 29%, namun pada laporan per Mei 2026, angka tersebut oleh pemda diklaim turun drastis menjadi 6,7%. 

Dalam hal ini, RDP itu bisa dimanfaatkan oleh Achmad untuk mendesak Dinas Kesehatan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pusdatin Kementerian Kesehatan untuk memadankan indikator serta parameter pengukuran.

Angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) di Jember sebenarnya tidak kalah memprihatinkan. Datanya sangat mengejutkan, angka kematian ibu (AKI) pada 2025 tercatat berjumlah 27 kasus dan angka kematian bayi (AKB) mencapai 303 kasus.

AKI/AKB seharusnya dapat ditekan apabila pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi berjalan optimal, pengawasan dilakukan secara serius, serta persoalan kesehatan masyarakat benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama. 

Namun, bagaimana pengawasan terhadap AKI/AKB dapat dijalankan secara sungguh-sungguh jika wakil rakyat yang hadir dalam forum resmi justru sibuk dengan urusannya sendiri, yakni bermain game dan merokok. Memang tidak semua orang melakukannya.

Akan tetapi, satu tindakan semacam itu sudah cukup melukai hati publik. Mereka yang hidup dari uang rakyat harus menjaga amanah dengan kesungguhan hati, berdiri di garda kepentingan warganya, bukan justru larut dalam sikap abai dan berperilaku yang mencederai etika.