Rapat Ulama PBNU Sepakat Tak Ada Pemakzulan Gus Yahya

Silaturahmi alim ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar pada Minggu malam, 23 November 2025, menghasilkan kesepakatan bulat yang menyelamatkan posisi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dari permintaan mundur.

Keputusan alim ulama ini menanggapi keputusan rapat pengurus Syuriah PBNU sebelumnya yang meminta Gus Yahya untuk mengundurkan diri. Pertemuan yang dihadiri lebih dari 50 kiai di Tanah Air itu menyepakati bahwa kepengurusan PBNU harus tuntas hingga masa jabatan habis, yaitu kurang lebih satu tahun lagi sampai Muktamar tahun depan.

Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori juga menyatakan bahwa pergantian kepengurusan PBNU harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yakni diatur dalam majelis tertinggi Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar tahun depan.

"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100% ini," jelas Asrori.

Sementara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan hasil rapat harian Syuriah yang ditetapkan pada 20 November lalu tak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan siapapun baik pengurus lembaga maupun mandataris. Hasil rapat harian Syuriah hanya mengikat di antar anggota Syuriah saja. 
 

Baca juga: PKB Ogah Terlibat Polemik Kursi Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Gus Yahya mengklaim para kiai yang bertemu di kantor PBNU menyadari bahwa polemik itu tidak menimbulkan maslahat. 

"Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi dikembalikan kepada AD/ART, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada. Dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan, harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada," jelas Gus Yahya.

Guru Besar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Jakarta, Prof. Burhanuddin Muhtadi menilai kisruh yang terjadi di tubuh PBNU lantaran adanya konflik internal antar elite. Burhan menilai masing-masing pihak harus mengedepankan islah demi kepentingan NU dan bangsa.

"Jadi kita betul-betul berharap kebijakan dan keikhlasan dari para kiai untuk menyelamatkan NU dari perpecahan, dan berpikir buat kepentingan NU dan bangsa yang lebih besar. Saya tidak berharap lebih daripada itu karena buat saya NU ini aset bangsa ini. Jadi jangan sampai NU terpecah karena yang rugi bukan hanya NU, tapi bangsa kita," jelas Burhan.

Di sisi lain Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mencabut mandat Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus ketua umum PBNU Gus Yahya untuk urusan internasional. Rais Aam menilai Holland diduga terafiliasi dengan jejaring yang berpotensi mencederai posisi politik luar negeri PBNU.