Efek Ketegangan Selat Hormuz, RI Gelontorkan Rp153 Triliun Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah Indonesia memperkuat belanja subsidi dan kompensasi energi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Hingga akhir April 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi tercatat mencapai Rp153,1 triliun atau melonjak 223,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Lonjakan anggaran tersebut dipicu kenaikan harga minyak mentah Brent yang sempat menyentuh USD111,28 per barel akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Kondisi itu membuat biaya impor energi Indonesia ikut meningkat tajam.

Dari total belanja tersebut, subsidi energi tercatat sebesar Rp74,9 triliun. Sedangkan kompensasi untuk BUMN energi mencapai Rp78,2 triliun. Pemerintah menyebut langkah ini dilakukan agar kenaikan harga energi global tidak langsung membebani masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tetap membayar subsidi dan kompensasi sesuai kebutuhan yang diajukan PT Pertamina dan PT PLN Persero.

“Belanja subsidi kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kita bayar dengan sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina. Kan sekarang udah betul kan, Januari, Februari, Maret itu selalu kita bayar subsidinya semuanya penuh, tapi untuk kompensasinya kita bayar 70 persen,” ujar Purbaya dalam tayangan Zona Bisnis Metro TV, Jum'at 22 Mei 2026. 

Pemerintah menilai skema tersebut membuat kondisi keuangan Pertamina dan PLN menjadi lebih sehat, termasuk saat Pertamina harus menambah impor minyak di tengah tingginya harga energi global. Selain menjaga stabilitas energi, kebijakan subsidi juga disebut berdampak pada konsumsi masyarakat.

Realisasi subsidi BBM hingga April 2026 mencapai 4,7 juta kiloliter atau tumbuh 8,2 persen secara tahunan. Konsumsi elpiji 3 kilogram juga meningkat 3,7 persen menjadi 2,152 juta kilogram.

Jumlah pelanggan listrik bersubsidi turut naik menjadi 42,9 juta pelanggan. Sementara itu, penyaluran pupuk subsidi meningkat 25,2 persen menjadi 2,9 juta ton.

Purbaya menegaskan kebijakan subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Menurutnya, kenaikan harga BBM di tengah situasi global yang tidak menentu berpotensi memicu gejolak sosial.

“Kalau saya naikin BBM, pasti banyak protes dan bisa ada keributan yang mengganggu stabilitas sosial politik dan pada akhirnya ekonomi,” katanya.

Strategi perlindungan sosial ini dinilai membuahkan hasil manis. Di tengah gonjang-ganjing geopolitik dan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu bertahan dan tumbuh positif di angka 5,61 persen pada Maret 2026.