9 September 2026 23:27
Indonesia saat ini menghadapi situasi siaga dan tanggap darurat akibat serangkaian bencana alam bertubi-tubi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi dan tsunami. Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan.
Berdasarkan data terkini, karhutla di Indonesia telah menghanguskan 72.798 hektar lahan, dengan dampak terluas berada di Kalimantan Barat seluas 38.310 hektar. Selain itu, BMKG memperkirakan fenomena El Nino bertahan hingga awal tahun 2027 setelah memicu kemarau di 48,84 persen wilayah Indonesia.
Peningkatan aktivitas vulkanik juga terjadi saat empat gunung berapi, Gunung Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, dan Ibu, erupsi secara bersamaan pada 6 September 2026. Sebelumnya, gempa bumi magnitudo 7,8 dan tsunami setinggi 1,61 meter mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 dan menyebabkan 135 orang meninggal dunia.
Dalam rapat terbatas pada Senin, 7 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa posisi Indonesia di kawasan Cincin Api (Ring of Fire) menuntut pemerintah dan masyarakat untuk selalu siap menghadapi bencana.
"Takdir kita negara yang berada di lingkaran api, The Ring of Fire ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan Top News Metro TV, Rabu, 9 September 2026.
Presiden Prabowo juga mewacanakan penggabungan antara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memperkuat koordinasi pemantauan bencana.
Baca Juga :
"Karena kita ada di Ring of Fire kita siap, ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG," ujar Presiden Prabowo.
Rencana integrasi lembaga tersebut ditanggapi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menyatakan pihak legislatif mendukung langkah efisiensi tersebut selama didasari oleh kajian yang matang.
"Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut," tutur Puan Maharani.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Harkunti Pratiwi, menyampaikan bahwa maraknya bencana alam belakangan ini menjadi ajang pengujian atas efektivitas program pengurangan risiko bencana yang selama ini dijalankan.
"Fenomena bencana yang terjadi bertubi-tubi di Indonesia di dalam mungkin dalam 2 bulan terakhir aja ya, memang ini karena pada kebetulan pada saat yang bersamaan," ungkap Prof. Harkunti Pratiwi Rahayu.
Ia menambahkan bahwa penguatan pemetaan wilayah rawan, sistem peringatan dini, serta koordinasi antarlembaga sejak prabencana sangat penting agar seluruh pihak tidak gagap saat bencana melanda.
Streaming