Selesaikan Sengkarut Pesangon Merpati, Komisi IX DPR Usulkan Pembentukan Pansus

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi konkret guna menuntaskan pembayaran pesangon ribuan mantan pekerja maskapai BUMN, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Langkah ini diambil mengingat hak para pekerja senilai hampir Rp250 miliar hingga kini belum menemui titik terang sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Komisi IX sepakat mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi untuk mempercepat penyelesaian hak-hak pekerja.

Kondisi keuangan Merpati menjadi tantangan utama bagi kurator dalam membagikan hak pesangon. Berdasarkan data yang dipaparkan, rasio aset dan utang maskapai tersebut sangat tidak seimbang. Total utang perusahaan tercatat mencapai Rp11,4 triliun, sementara nilai aset tersisa hanya Rp331,6 miliar.
 

Baca juga: Kejagung Persilakan Kementerian BUMN Pakai Aset Sitaan Sritex

Ketimpangan ini membuat aset yang ada sulit dikalkulasikan untuk menutupi kewajiban pesangon sebesar Rp250 miliar bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pansus Sebagai Solusi Lintas Sektoral

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu komisi karena melibatkan berbagai kementerian teknis dan otoritas fiskal. "Kasus ini sudah terlalu lama. Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan untuk membuat Pansus agar ada koordinasi antar komisi. Masalah ini tidak bisa dikerjakan Komisi IX saja, kita harus bicara dengan Komisi XI (Keuangan), Komisi VI (BUMN), hingga Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknisnya," ujar Irma.

Irma juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memberikan kepastian bagi para mantan pegawai. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan nasib pekerja menggantung tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

"Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Melalui Pansus, keputusan yang diambil akan lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun fiskal," tambahnya.