Makassar: Polda Sulawesi Selatan menyiagakan 1.425 personel gabungan untuk mengamankan Kota Makassar menjelang peringatan satu tahun kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Personel disebar di sejumlah titik yang dinilai rawan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel siaga yang digelar Kapolda Sulsel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan di kawasan bawah jembatan layang Makassar, Rabu, 26 Agustus 2026.
Peningkatan pengamanan dilakukan menjelang peringatan satu tahun kerusuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2025. Kerusuhan tersebut berujung pada pembakaran Gedung DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani dan Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo.
Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menegaskan kepolisian tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan sesuai ketentuan hukum serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
“Prinsipnya kita juga melihat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib. Kita jaga, wajib kita kawal ketika itu berada pada aturan-aturan yang ada,” kata Djuhandani.
Menurutnya, apabila kegiatan penyampaian pendapat melanggar aturan, kepolisian akan melakukan langkah pencegahan hingga penegakan hukum. Djuhandani menekankan pengamanan tidak hanya ditujukan untuk mengawal aksi unjuk rasa, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Mulai dari kelancaran lalu lintas, kegiatan ekonomi, aktivitas pengemudi ojek daring, hingga akses masyarakat terhadap fasilitas umum.
“Kita tentu saja ketika unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum—seperti orang yang sakit—bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan,” ujarnya.
Terkait potensi aksi demonstrasi pada 27 Agustus, Djuhandani memastikan TNI-Polri bersama pemerintah daerah selalu siap menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengatakan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dan unsur TNI terus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi di Sulawesi Selatan.
“Ada demo, enggak ada demo, kita selalu siap untuk menjaga situasi yang kondusif di Sulawesi Selatan,” tutur Djuhandani.
Ia menambahkan, seluruh komponen masyarakat juga diharapkan ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi aman, tertib, dan damai merupakan harapan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Polda Sulsel pun memastikan kesiapsiagaan personel akan dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan pengamanan masyarakat serta penghormatan terhadap hak menyampaikan aspirasi.
Streaming