Beragam Reaksi Kebijakan Masuk Sekolah Pukul 6 Pagi di Jabar

Bandung: Kebijakan baru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dimajukannya jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 pagi menuai beragam reaksi dari kalangan sekolah, siswa, hingga orang tua murid. Sebagian pihak menilai kebijakan ini dapat meningkatkan disiplin dan efisiensi waktu. Namun tak sedikit pula yang menyebut aturan ini berpotensi menyulitkan, terutama bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah.

SMA Negeri 5 Bandung, salah satu sekolah yang sudah lebih dulu menerapkan jam masuk pukul 06.30, mengaku tak terlalu terkejut dengan kebijakan ini. Mereka sudah terbiasa dengan ritme belajar lebih pagi demi menghindari kemacetan.

"SMA Negeri 5 sudah menerapkan masuk jam 06.30 sejak 2000. Jadi saat ada surat edaran Gubernur, kami anggap biasa saja," kata Wakil Kepala Sekolah SMA 5 Bandung, Marinsan dikutip dari Metro Hari Ini Metro TV pada Selasa, 3 Juni 2025.

Namun bagi siswa dari sekolah lain, seperti SMA Kilat Buana dan SMA di kawasan Cimahi. Kebijakan ini justru menimbulkan kekhawatiran. Selain harus bangun jauh lebih pagi, mereka khawatir akses transportasi belum tersedia sepagi itu.
 

Baca Juga: Rencana Sekolah Jam 6 Pagi, Ini Respons Wamendikdasmen

"Saya rumahnya di Dago Pakar sana lagi. Biasanya berangkat jam 05.45. Kalau masuk jam 06.00, saya harus berangkat lebih pagi lagi. Jujur, agak berat sih," kata seorang siswa, Alif dari SMA Kilat Buana.

"Rumah saya di Cimahi, saya sudah terbiasa bangun sebelum jam 5. Tapi kalau diminta datang lebih awal lagi, saya harus menyesuaikan lagi jadwal, termasuk sarapan," tambah Adelia Nur Latifa, siswa lainnya.

Orang tua siswa pun menanggapi kebijakan ini dengan hati-hati. Mereka menyadari pentingnya efisiensi waktu, tetapi juga mengkhawatirkan kesiapan moda transportasi dan kesehatan anak.

"Saya pribadi tidak masalah, tapi anak-anak yang rumahnya jauh seperti di Rancaekek atau Cikole harus berangkat sebelum subuh. Idealnya tetap jam 06.30. Transportasi pun belum tentu siap jam 6 kurang," ujar Soni Gurniwa, orang tua siswa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan kebijakan ini masih dalam tahap sosialisasi dan evaluasi. Penyesuaian terhadap fasilitas transportasi, keamanan jalan, serta kesiapan tenaga pendidik akan terus dibahas sebelum kebijakan resmi diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026.

(Tamara Sanny)