Jakarta: Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan, pemerintah memiliki target investasi Rp13.032 triliun selama 2024-2029. Target investasi ditetapkan demi mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Untuk mencapai target itu, Rosan mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi agar lebih baik. Salah satunya mempercepat perizinan investasi, yang kini diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
"Semua perizinan yang menyangkut 18 kementerian/lembaga itu sekarang di Kementerian Investasi berdasarkan PP yang baru dikeluarkan, PP 28/2025," kata dia dalam forum bertajuk "1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8?onomic Growth" di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Kementerian Investasi bisa keluarkan izin
Dalam PP ini, pemerintah menyederhanakan, mempercepat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui sistem perizinan. Jika K/L terkait tidak mengeluarkan izin dalam waktu tertentu, maka perizinan diambil alih
Kementerian Investasi.
"apabila mereka tidak me-reply atau tidak memenuhi target waktu yang sudah disepakatkan dengan kami, otomatis saya akan keluarkan izinnya. Apakah sudah berlaku? Sudah berlaku. Apa sudah saya lakukan itu? Sudah 200 izin saya keluarkan sejak dua bulan lalu," jelas dia.
Rosan menegaskan, upaya ini dilakukan pemerintah agar
investasi bisa lebih terukur dan terstruktur. Pasalnya, ia menceritakan ada kementerian yang berjanji mengeluarkan izin dalam 10 hari, namun kenyataannya tidak selesai sebulan, tiga bulan, enam bulan, setahun, bahkan dua tahun.
"Itu yang kita propose ke Bapak Presiden, saya bawa ke rapat kabinet, dan disetujui. Karena pada saat berinvestasi, saya sering bilang, we don't like surprises gitu. Semuanya maunya terukur dan terstruktur," ungkapnya.