Kebijakan Tarif Impor AS Dibanjiri Penolakan dari Pemimpin Dunia

Kebijakan tarif impor baru yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai penolakan dan kecaman keras dari berbagai pemimpin dunia. Kebijakan tersebut dianggap merugikan sistem perdagangan internasional dan mengancam stabilitas ekonomi global.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang berdampak pada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tarif dasar ditetapkan sebesar 10 persen, dengan tambahan bervariasi tergantung asal negara dan jenis komoditas. Sistem ini bersifat resiprokal, mengikuti tarif yang dikenakan mitra dagang terhadap produk AS.

Kebijakan ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang. Sejumlah negara, termasuk Jepang dan Tiongkok, merespons dengan tarif balasan. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi menyampaikan penyesalan mendalam atas langkah pemerintah AS. Dalam pernyataan resminya, Hayashi mengatakan:
 

Baca Juga: Trump Tetapkan Syarat Perbaikan Defisit Dagang dalam Kesepakatan dengan Tiongkok

"Kami menyesalkan langkah terbaru terkait tarif impor global yang dikeluarkan pemerintahan AS dan kami dengan tegas meminta agar langkah tersebut ditinjau kembali. Kami percaya bahwa pembatasan perdagangan seperti ini dapat berdampak sangat signifikan terhadap hubungan ekonomi antara Jepang dan Amerika Serikat, serta terhadap ekonomi global dan sistem perdagangan multilateral secara keseluruhan," ujar Hayashi dikutip dari Prioritas Indonesia pada Senin, 7 April 2025.

Tak hanya dari Jepang, penolakan juga datang dari Tiongkok. Pemerintah Tiongkok dengan tegas menyatakan penentangan terhadap kebijakan tarif sepihak yang dikenakan AS terhadap sejumlah negara, termasuk Tiongkok.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyampaikan bahwa:

"Dengan dalih timbal balik, AS mengenakan tarif pada produk dari banyak negara, termasuk Tiongkok. Hal ini benar-benar melanggar aturan WTO dan merusak sistem perdagangan multilateral. Tiongkok dengan tegas menentang hal ini dan akan mengambil langkah tegas yang diperlukan untuk melindungi hak kami."

Kedua negara tersebut menilai kebijakan tarif baru Amerika Serikat dapat memicu ketegangan dagang dan melemahkan fondasi kerja sama ekonomi internasional yang telah dibangun selama bertahun-tahun di bawah naungan World Trade Organization (WTO).

(Tamara Sanny)