Fachri Audhia Hafiez • 8 April 2025 17:54
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mendesak DPR agar membuka proses pembahasan Revisi KUHAP (RKUHAP) secara transparan dan melibatkan publik. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menilai pembahasan yang tertutup dan terburu-buru berpotensi mengabaikan masalah-masalah krusial yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Isnur menyebut, banyak kasus salah tangkap, penyiksaan, hingga kematian dalam tahanan yang belum tertampung dalam draf RKUHAP. Oleh karena itu, DPR diminta untuk bersikap hati-hati dan terbuka agar proses legislasi benar-benar mencerminkan kebutuhan keadilan masyarakat.