Pengakuan Kedaulatan Palestina Perlu Diperkuat Kekuatan Politik DK PBB

Ahli Kajian Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhadi Sugiono, menilai bahwa pengakuan kedaulatan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah kemajuan signifikan yang memiliki otoritas moral kuat. Namun, efektivitas pengakuan tersebut di lapangan akan sangat bergantung pada kekuatan politik, terutama keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Menurut pandangannya,  hukum internasional seringkali tidak berdaya tanpa adanya keputusan yang mengikat dari Dewan Keamanan PBB. Proses di DK PBB sendiri kerap terhambat oleh hak veto dan kepentingan strategis negara-negara anggotanya.

"Hukum internasional itu sangat bergantung pada kekuatan politik di tingkat internasional. Keputusan PBB hanya akan mengikat jika Dewan Keamanan PBB yang membuat keputusan," ujar Muhadi dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Selasa, 23 September 2025.

Karena ketergantungan pada konstelasi politik tersebut, Muhadi menyatakan pesimismenya bahwa pengakuan kedaulatan akan serta-merta menghentikan dukungan militer kepada Israel. Menurutnya, banyak negara besar memiliki kepentingan strategis yang membuat mereka terus menjamin keamanan Israel.

"Saya pesimistis pengakuan ini akan serta-merta menghentikan pengiriman senjata ke Israel oleh negara-negara pendukungnya," kata Muhadi.

Walau demikian, Muhadi menjelaskan bahwa keputusan Sidang Umum PBB, meskipun tidak mengikat secara hukum, namun mampu membangun otoritas moral yang dapat memengaruhi opini publik global. Tekanan publik ini bisa menjadi sangat kuat. Terutama di negara-negara demokrasi yang pemerintahannya rentan terhadap sentimen masyarakat.

Sinyal Positif dari Prabowo

Di sisi lain, ia memandang kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB sebagai sinyal positif. Hal ini menunjukkan kehadiran dan posisi penting Indonesia dalam forum diplomasi multilateral untuk terus menyuarakan isu-isu krusial seperti kemerdekaan Palestina.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyerukan penghentian segera perang di Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang terus menelan ribuan korban jiwa, terutama perempuan dan anak-anak.

Seruan itu disampaikan dalam pidato di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin, 22 September 2025.

“Dengan hati yang berat, kita diingatkan pada tragedi yang terus terjadi di Gaza. Beribu-ribu nyawa yang tak bersalah, banyak perempuan dan anak telah terbunuh. Bencana kemanusiaan terjadi di depan mata kita,” kata Prabowo.

Ia menegaskan Indonesia mengecam segala bentuk kekejaman terhadap warga sipil dan menilai bahwa mengakhiri perang adalah “prioritas tertinggi” bagi seluruh komunitas global.

Prabowo menekankan bahwa dunia tidak boleh diam menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Ia mendesak negara-negara yang hingga kini belum mengambil sikap tegas untuk segera bertindak menghentikan kekerasan.

“Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas kita. Kita harus mengatasi kebencian dan ketakutan,” ujarnya.


(Daffa Yazid Fadhlan)