Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti ketiadaan stok logistik di tingkat pemerintah daerah pada masa kritis pascagempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Kendala tersebut dilaporkan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto.
Suharyanto menjelaskan bahwa lambatnya penanganan awal pascagempa di daerah terdampak disebabkan oleh kosongnya gudang logistik milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hal tersebut membuat warga harus menunggu pasokan dari pusat dan menyebabkan keluhan di lapangan pada 1x24 jam pertama usai bencana.
"Ketika terjadi bencana, daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena memang gudang logistik BPBD-nya kosong. Padahal harusnya mereka bisa memberikan bantuan dasar seperti permakanan, selimut, dan tenda. Nanti
BNPB datang setelah itu untuk memperkuat," ungkap Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan pascagempa NTT, dikutip dari
Breaking News, Metro TV, Rabu 26 Agustus 2026.
Usulan Buffer Stock Logistik Daerah
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Kepala BNPB mengusulkan agar pemerintah mewajibkan setiap kabupaten/kota memiliki
buffer stock (stok penyangga) logistik mandiri yang berada di bawah kendali bupati dan gubernur. Nilai stok tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per daerah.
Usulan tersebut langsung disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan akan menghitung kebutuhan tersebut secara nasional dan membantu daerah untuk menyiapkan lumbung cadangan bencana.
"Itu saran yang baik, nanti kita catat dan hitung secara nasional. Kita bantu tiap provinsi dan bupati biar punya gudang dan persiapan makanan. Seharusnya kepala daerah sudah punya inisiatif membangun lumbung cadangan. Tapi kalau mereka belum inisiatif, kita yang akan lakukan itu," tegas Presiden Prabowo.
Bantuan Rp20 Miliar Tiba di Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengecek langsung realisasi bantuan dana darurat dari pemerintah pusat. Prabowo memastikan bahwa bantuan sebesar Rp20 miliar per kabupaten terdampak telah tersalurkan secara tepat sasaran.
"Bantuan itu tidak boleh digunakan untuk hal lain kecuali untuk menangani bencana," wanti-wanti Prabowo.
Suharyanto mengonfirmasi bahwa seluruh dana tersebut telah diterima oleh pemerintah daerah di Pulau Flores. Selain alokasi kabupaten, pemerintah provinsi juga menerima suntikan dana Rp40 miliar yang dirasa sangat membantu pengerahan bantuan bagi pengungsi.
Streaming