Operasi Pemadaman Karhutla di Sumatra dan Kalimantan

Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merambat cepat di Sumatera dan Kalimantan, membakar ribuan hektare lahan gambut dan hutan dalam hitungan pekan. Asap yang ditimbulkan bahkan terpantau satelit menyeberangi perbatasan, mengganggu kualitas udara hingga ke negara tetangga. 

Di tengah situasi ini pemerintah mengerahkan operasi besar-besaran untuk menanggulangi karhutla sesegera dan semaksimal mungkin. Seperti apa gambaran utuh operasi pemadaman karhutla di dua pulau terbesar Indonesia ini? 

Data hotspot

Data terbaru menunjukkan sebaran titik panas atau hotspot yang masih tinggi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber yang tertera, tercatat ada sebanyak 1.175 titik panas di Sumatra, terkonsentrasi di Sumatra Selatan, Riau, dan juga Jambi. Data ini bersifat dinamis pemirsa memang ada perkembangan yang terus terjadi di setiap harinya.

Angka ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan penurunan ini terjadi secara merata di tiga titik. Misalnya di Sumatra Selatan ada penurunan 263 titik, kemudian di Riau tercatat ada penurunan sebanyak 157 titik. Sementara di Jambi menurun menjadi berjumlah 42 titik. 

Di Kalimantan angka hotspot jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 7.851 titik yang tersebar baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tidak hanya di dua pulau ini, di Sumatra dan Kalimantan, tapi di Papua juga mulai masuk radar kewaspadaan dengan total ada sebanyak 1.689 titik panas yang membuat BMKG mengingatkan ada potensi perluasan karhutla ke wilayah timur Indonesia. 

Tingginya aktivitas titik api sejalan dengan temuan dari Copernicus Atmosphere Monitoring Service yang merekam sebaran asap melalui aplikasi Fire Emissions Watch, di mana visualisasi satelit menunjukkan ada kepulan asap yang membumbung dari Indonesia, bahkan merambat sampai ke Malaysia. Kalau semakin pekat warna keunguan pada citra satelit, maka semakin tinggi konsentrasi asap di atmosfer.

Dampaknya juga sudah terasa di lintas negara, bahkan Malaysia juga sudah sempat menutup sejumlah sekolah akibat kualitas udara yang buruk. 

Satuan tugas darat dikerahkan

Menghadapi hotspot yang terus meluas dan tentunya harus diverifikasi dan juga terdapat fire spot, maka pemerintah menetapkan satuan tugas darurat sebagai ujung tombak penanggulangan karhutla.

Operasi ini difokuskan di enam provinsi prioritas, yaitu pertama Riau, kedua Jambi, lalu Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Di lapangan, Satgas Darat merupakan gabungan dari lintas unsur, mulai dari Manggala Agni sebagai pasukan inti pemadam kebakaran hutan, TNI dan Polri, BPBD, MPA atau Masyarakat Peduli Api, hingga relawan lokal yang paling memahami medan gambut di wilayah masing-masing. 

Peran dan tugas utama Satgas Darat mencakup pemadaman langsung di titik api, pembasahan lahan gambut agar tidak mudah terbakar ulang, serta patroli pencegahan di wilayah rawan.

Penempatan satgas ujung tombak ini bukan tanpa alasan, karena karakteristik lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan membuat api kerap menjalar di bawah permukaan tanah, jadi hanya bisa dipadamkan secara tuntas melalui penanganan langsung di darat. 

Setiap provinsi dilengkapi dengan komando operasi terpadu yang mengkoordinasikan pergerakan personil, distribusi pompa air bertekanan tinggi, serta mobil tangki air sesuai dengan kebutuhan lapangan. Namun operasi darat saja tidak cukup  mengingat begitu luasnya cakupan wilayah terdampak, oleh karena itu pemerintah juga memperkuatnya dengan Satgas Udara yang bertugas melakukan water bombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC.

Misalnya di Riau, Satgas Udara tercatat menebar hingga 30 ton garam untuk merekayasa hujan buatan. Kemudian puluhan unit helikopter yang disiagakan untuk mendukung patroli udara dan penyiraman dari atas, terutama di kawasan yang sulit dijangkau jalur darat akibat medan gambut yang dalam dan berair. Kombinasi dari operasi darat dan udara ini dirancang saling melengkapi, agar pemadaman tidak hanya menjangkau permukaan, tetapi juga lapisan gambut yang rentan menyimpan barah.

Penegakan hukum

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga mengejar pihak yang diduga menyulut api. Hingga  25 Agustus, Kepolisian Republik Indonesia telah memproses 117 laporan polisi terkait dengan Karhutla dengan 78 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Angka ini menunjukkan ada tren penindakan yang terus bergerak naik seiring dengan meluasnya titik api, sekaligus juga menjadi indikator seberapa serius unsur kesengajaan dalam setiap kasus kebakaran yang terjadi di lapangan. Penyelidikan ini tidak hanya menyasar pelaku peorangan, melainkan juga membidik korporasi yang diduga terlibat dalam pebukaan lahan dengan cara dibakar. 

Pendekatan dua jalur ini penting, karena selama ini praktik pembakaran lahan tidak hanya dilakukan oleh petani skala kecil, tetapi juga melibatkan perusahaan perkabunan yang memanfaatkan metode bakar sebagai cara termurah untuk membuka lahan baru.

Langkah ini sejalan juga penegakan hukum dengan arah Presiden yang memerintahkan aparat untuk menindak tegas para pembakar lahan tanpa memandang bulu apakah pelakunya individu maupun badan usaha. Pendekatan hukum diharapkan bisa memberikan efek jera, mengingat sebagian besar karhutla di Indonesia masih dipicu oleh aktivitas pebukaan lahan yang disengaja. 

Dukungan anggaran

Soal dukungan anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana penanganan karhutla tetap tersedia. Purbaya mengatakan, kami uangnya untuk menangani karhutla selalu siap, asal jangan dimark-up saja. Kalau untuk bencana kan pendekatannya berbeda dengan belanja biasa.

Pernyataan ini menegaskan kalau pemerintah memberikan kelonggaran prosedur anggaran untuk penanganan bencana, namun tetap menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas penggunaan dana di lapangan. Skema pendanaan bencana memang dirancang berbeda dari mekanisme belanja reguler, karena sifatnya yang mendesak membutuhkan proses pencairan yang lebih cepat dan juga fleksibel. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan tetap menekankan prinsip kehati-hatian, agar kecepatan penyaluran anggaran tidak membuka celah penyimpangan.

Sinyal ini menjadi jaminan bagi kementerian dan lembaga teknis di lapangan, bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menjadi hambatan utama dalam operasi pemadaman yang sedang berlangsung. 

Mitigasi

Selain pemadaman dan juga penegakan hukum, pemerintah juga menjalankan serangkaian langkah mitigasi untuk menekan risiko karhutla.

Langkah pertama yang dilakukan adalah pemantauan hotspot secara berkala melalui citra satelit, jadi titik api baru bisa terdeteksi sejak dini. Kedua adalah pemetaan sumber air dan juga peralatan pemadaman di setiap wilayah rawan, agar memang respons di lapangan menjadi lebih cepat. 

Ketiga, pembasahan lahan gambut berupa OMC ada operasi modifikasi cuaca dan juga canal blocking, ini sangat penting untuk bisa menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar.

Langkah keempat, yaitu akan dilakukan patroli secara terpadu yang melibatkan berbagai unsur diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembakaran. Patroli ini dijalankan secara rutin pembersah di wilayah-wilayah yang secara historis memang rawan terbakar. Tujuannya supaya bisa mendeteksi dan meredam potensi titik api sebelum meluas.

Tidak kalah penting, pemerintah juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat terutama di wilayah yang memang terbiasa membuka lahan dengan cara dibakar. Sebab perubahan perilaku di tingkat akar rumput dinilai sama pentingnya dengan pendekatan teknis dan juga hukum. Dan yang terbaru, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah menyiapkan langkah mitigasi di tingkat subregional agar penanganan karhutla tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik lahan dan cuaca di masing-masing kawasan.

 Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah merancang strategi yang lebih spesifik. Misalnya membedakan penanganan di kawasan gambut dengan kawasan mineral, kemudian juga menyesuaikan jadwal OMC dengan pola angin dan curah hujan setempat. Dengan kata lain pemerintah, seluruh langkah mitigasi ini diarahkan untuk bisa membangun sistem pencegahan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dan bukan sekedar respons saat ketika api sudah membesar.

Pemerintah dari data hotspot yang terus bergerak, pengerahan satgas darat dan udara, hingga pendegakan hukum dan jaminan anggaran, terlihat bahwa penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan dilakukan secara berlapis. Namun selama musim kemarau belum berakhir, ancaman titik api baru tetap membayangi. Koordinasi antar lembaga dan kepatuhan masyarakat menjadi kunci, agar bencana asal tahunan tidak kembali berulang dengan skala yang lebih besar.

Sumber: Satelit Copernicus, SiPongi Kemenhut, BNPB, BPBD, BMKG, Redaksi Metro TV