Jakarta: Program makan bergizi gratis atau MBG memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional atau BGN kini memiliki pucuk pimpinan yang berbeda sejak Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung resmi dicopot pascaditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Presiden Prabowo Sudianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru didampingi oleh dua wakil kepala baru, dimana fungsi ketiganya adalah untuk melakukan pembenahan dan juga melakukan transformasi program BGN. Lantas apa strategi yang akan mereka tempuh untuk melakukan transformasi program MBG?
Strategi baru BGN
Pergantian pucuk pimpinan BGN bukan sekadar rotasi pejabat biasa. Ini menjadi sinyal kalau misalnya pemerintah ingin melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap program yang menyerap ratusan triliun rupiah anggaran negara.
Nanik sendiri bukan orang baru di BGN. Sebelumnya Nanik sudah menjabat sebagai wakil kepala sehingga dinilai bisa memahami seluk beluk program ini dari dalam. Dan untuk memahami mengapa strategi baru ini diperlukan kita perlu melihat bagaimana kondisi sebelumnya.
Program MBG sejak awal diluncurkan dengan ambisi yang besar yaitu menjangkau puluhan juta penerima manfaat, membangun ribuan dapur di seluruh penjuru negeri dan juga mengalokasikan anggaran yang sangat signifikan. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah struktural yang terus mengemuka. Mulai dari sebaran dapur yang tidak merata, standar kualitas makanan yang belum konsisten, hingga penggunaan anggaran yang dinilai belum efisien.
Di tengah kondisi fiskal nasional yang ketat anggaran MBG sudah dipangkas semula Rp335 triliun jadi Rp268 triliun. Tapi Nanik menegaskan angka ini masih ingin ia tekan lebih jauh dengan syarat tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Artinya bagian ini dituntut untuk bisa lebih cerdas dalam mengalokasikan setiap rupiah anggaran yang ada.
Moratorium SPPG baru
Dibawah ke pemimpinannya, Nanik menyiapkan 4 langkah utama sebagai fondasi strategi baru yang mencakup dalam 2 hal besar, yaitu akan melakukan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan kualitas MBG.
Salah satu masalah mendasar yang diwarisi oleh kepemimpinan baru BGN adalah pertumbuhan dapur MBG yang terlalu cepat tanpa diimbangi oleh pengawasan yang memadai. Dalam waktu singkat saja jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau
SPPG yang lebih dikenal sebagai dapur MBG ini melonjak hingga lebih dari 27 ribu unit yang aktif beroperasi. Angka ini besar tapi ternyata sebaran dan kualitasnya masih belum terjamin. Masalah pertama soal sebaran dapur-dapur menumpuk di wilayah perkotaan dan juga kawasan aglomerasi.
Sementara daerah 3T yang justru paling membutuhkan masih banyak yang belum terlayani sama sekali. Masalah keduanya adalah soal standar dimana banyak dapur MBG yang beroperasi tanpa memenuhi standar keamanan pangan, kualitas bahan dan juga kapasitas SDM yang memadai. Jadi untuk menghadapi 2 masalah ini Nanik mengambil keputusan tegas yaitu moratorium. BGN resmi menghentikan sementara seluruh pendaftaran dan pembangunan SPPG baru. Tidak akan ada dapur baru yang dibangun sampai dapur yang sudah ada selesai dievaluasi dan juga dibenahi. Pendekatan ini pemirsa nantinya akan dilakukan perkecamatan.
Jika jumlah dapur di suatu wilayah sudah mencukupi kebutuhan real masyarakatnya maka tidak akan ada penambahan. Moratorium ini baru akan dicabut apabila hasil evaluasi kebutuhan di daerah menunjukkan adanya kebutuhan nyata yang masih belum terpenuhi.
Kualitas jadi prioritas
Yang kedua yang akan dilakukan oleh Nanik adalah meningkatkan kualitas menjadi prioritas dari peraksanaan program MBG. Sebelum kepemimpinan berganti, BGN bergerak dengan target utama yang berorientasi pada kuantitas yaitu bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026. Target angka yang besar ini mendorong ekspansi yang masif. Dapur dibuka sebanyak-banyaknya. Penerima manfaat ditambah sebesar-besarnya tanpa adanya cukup waktu untuk bisa memastikan kualitas di lapangan benar-benar terjaga. Akibatnya apa? Kualitas makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat jadi tidak konsisten.
Kita tidak boleh melupakan yang fakta bahwa sudah banyak kasus keracunan makanan MBG yang bahkan terjadi selama satu tahun kebelakang. Dan tidak hanya itu. Standar Gizi juga tidak selalu terpenuhi. Tata kelola di level dapur masih lemah dan intervensi gizi yang menjadi tujuan inti program juga belum berjalan efektif.
Fokus kelompok 3B
Akhirnya kepala BGN Nanik memutuskan untuk membalik prioritas tersebut. Nanik menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa BGN tahun ini tidak akan mengejar target 82,9 juta penerima manfaat. Yang dikejar bukan langka tapi kualitas dari makanan yang menjadi dampak nyata.
Tiga hal yang jadi fokus adalah yang pertama kualitas makanan memastikan setiap porsi yang tersaji ini memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Kedua tata kelola program membenahi sistem operasional dapur dari sisi manajemen, pengawasan dan juga akuntabilitas. Dan yang ketiga adalah efektivitas intervensi gizi.
Ini harus dilakukan untuk bisa memastikan program benar-benar memberikan dampak yang terukur terhadap status gizi kelompok sasaran. Salah satu cara untuk bisa memastikan intervensi gizi ini berjalan dengan efektif BGN mendorong keterlibatan dari tenaga ahli gizi secara langsung di setiap SPPG. Ahli gizi inilah yang akan merancang komposisi menu, memastikan kandungan nutrisi setiap porsi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran serta melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas bahan dan proses pengolahan makanan.
Dengan hadiran tenaga gizi profesional di level dapur, program MBG tidak hanya soal mengenyangkan, tapi benar-benar memenuhi kebutuhan gizi spesifik ibu hamil, ibu penyusui dan juga balita yang menjadi prioritas utama. Bagi dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi. Apabila tidak ada perbaikan, operasionalnya akan dihentikan sementara alias disuspensi. Juga akan ada pelatihan SDM di sekitar dapur untuk bisa memperkuat MBG secara sistematis.
Kebijakan untuk refocusing menerima manfaat tentu membawa konsekuensi yang signifikan. Artinya tidak semua kelompok akan diperlakukan sama. BGN kini menetapkan urutan prioritas yang jelas dan di puncaknya adalah kelompok yang disebut dengan 3B, yaitu ibu hamil, ibu penyusui dan juga balita. Tentu keputusan ini bukan tanpa dasar ilmiah.
Karena berdasarkan masukan dari para pakar gizi, dokter anak dan juga akademisi, intervensi gizi paling efektif dan berdampak jangka panjang adalah yang dilakukan sejak masa kehamilan bulan pertama hingga anak berusia sekitar 9 tahun atau setara jenjang sekolah dasar. Rentang waktu inilah yang dikenal sebagai periode emas tumbuh kembang anak dan inilah yang dikejar oleh BGN. Dan dalam praktiknya, setiap SPPG kini diwajibkan untuk bisa melayani kelompok 3B ini.
Kewajiban itu bukan imbauan, tapi jadi syarat operasional. Bagi SPPG yang tidak menjalankan kewajiban ini akan dikenakan sanksi yang berupa suspensi. Dan skema ini sekaligus menjadi mekanisme kontrol yang lebih tegas terhadap ribuan dapur yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ternyata hasilnya juga mulai terlihat. Dalam 2 pekan terakhir sejak kebijakan ini mulai diterapkan jumlah penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang. Seiring dengan fokus pada 3B, BGN juga akan melakukan evaluasi ulang terhadap sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok mampu.
Nanik menegaskan program MBG dirancang untuk mereka yang membutuhkan dan bukan untuk sekolah-sekolah berbayar mahal yang secara ekonomi tidak memerlukan. Anggaran yang selama ini mengalir ke sana nantinya akan dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan terutama di wilayah 3T.
Prioritas wilayah 3T
Terkait dengan prioritas di wilayah 3T ini menjadi penting. Karena ternyata ironi terbesar dari pelaksanaan skema MBG selama ini adalah program yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tapi nyatanya dinikmati oleh mereka yang tinggal di kota. Data di lapangan menunjukkan dapur MBG menumpuk di kawasan perkotaan dan aglomerasi. Sementara daerah 3T yang tiket stunting dan masalah gizinya justru paling parah masih banyak yang belum tersentuh sama sekali.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyampaikan pesan tegas kepada jajaran BGN. Program ini harus segera menjangkau 3T dan menjadi salah satu mandat utama yang dibawa Nanik dalam kepemimpinannya. Tapi perluasan MBG ke wilayah 3T itu bukan perkara yang mudah. Mengapa? Karena kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang sangat terbatas dan biaya logistik yang tinggi membuat skema konvensional yakni membangun dapur baru dengan pembiayaan penuh dari APBN yang tidak lagi memadai.
Oleh karena itu BGN menyiapkan pendekatan yang berbeda. Perluasan ke 3T tidak akan sepenuhnya mengandalkan anggaran negara. BGN tengah merancang sejumlah skema alternatif pembiayaan. Misalnya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, kemudian juga hibah dari negara sahabat atau dukungan yayasan, serta kontribusi dari sektor swasta yang memiliki operasional di wilayah terpencil.
Selain itu BGN juga tidak akan selalu membangun dapur baru. Fasilitas memasak yang sudah tersedia di lapangan seperti dapur, sekolah, kantin maupun dapur umum akan dioptimalkan terlebih dahulu.
Ada satu kalimat dari Kepala BGN Nannik benar-benar bisa merangkum semua ini. Nanik mengatakan, "Kami melakukan efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran."
Intinya adalah bagaimana Nanik berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran MBG dengan cara refocusing dan juga meningkatkan prioritas pada kualitas penerima manfaat. BGN dibawah Nanik yang membawa pendekatan secara mendasar berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi mengejar angka tapi memastikan setiap porsi MBG sampai kepada yang benar-benar membutuhkan dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan.
Efisiensi anggaran, moratorium dapur, pembendahan standar operasional, penguatan intervensi gizi untuk ibu dan anak serta perluasan kewilayaan 3T dengan skema yang lebih inovatif. Itulah lima pilar yang kini menjadi fondasi baru dari program MBG.
Kita sama-sama nantikan bagaimana transformasi akan dilakukan ke depannya. Kita akan terus kawal untuk memastikan bagaimana program prioritas dari presiden ini bisa berjalan dengan baik.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming