Sony Sonjaya 'Siap Mati' Demi Bongkar Dugaan Korupsi MBG

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan siap menghadapi segala risiko demi mengungkap dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah disidik Kejaksaan Agung. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Elza Syarief, setelah Sony ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola program tersebut.

"Dia sudah sedia, dia sudah siaplah mati," ungkap Elza dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Sabtu 6 Juni 2026. 

Menurut Elza, Sony bertekad membuka fakta-fakta yang diketahuinya terkait dugaan korupsi MBG, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Karena itu, Sony berencana mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Namun, Elza mengaku meminta kliennya untuk tetap fokus membantu proses hukum dan memberikan keterangan kepada penyidik. Menurutnya, Sony masih diperlukan untuk mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dalam program MBG.

"Terus saya bilang, Pak jangan mati Pak, itu ucapan bisa jadi doa saya bilang jangan. Bapak masih diperlukan untuk membuka semua kebobrokan
korupsi ini. Jadi Bapak harus hidup," ujarnya.

Pengajuan status Justice Collaborator disebut menjadi langkah yang dipilih Sony untuk membantah tudingan bahwa dirinya merupakan aktor utama dalam dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui mekanisme tersebut, Sony berjanji akan memberikan informasi yang dapat membantu penyidik mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.

Seiring rencana tersebut, tim kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi Sony beserta keluarganya. Permohonan itu diajukan sebagai langkah antisipasi mengingat posisi Sony yang berencana memberikan keterangan lebih jauh terkait kasus yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Sony juga menjadi perhatian publik setelah mengunggah surat terbuka yang ditujukan kepada Kepala BGN yang baru. Surat tersebut memicu berbagai spekulasi karena memuat sejumlah pernyataan yang dinilai menyiratkan adanya persoalan di balik penanganan program MBG.